Dugaan Keterlibatan Dewas dan Pihak Lain Dalam Kasus BLUD (Bagian 6)

oleh -1.010 views
Foto ilustrasi (dok/Darwis)
Foto ilustrasi (dok/Darwis)

Pengelolaan BLUD Diduga Cacat Administrasi

Pengadaan Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya telah diatur melalui Peraturan Bupat Nomor 53 Tahun 2016. Namun sebagian kalangan menduga aturan tersebut cacat administrasi, benarkah demikian?

DARWIS – Lombok Tengah

Selama ini perhatian masyarakat terhadap kasus BLUD, lebih banyak tertuju pada soal aliran dana, honor maupun kupon bahan bakar minyak. Namun sangat sedikit yang mau menggali lebih jauh substansi yang menjadi akar persoalan kasus BLUD itu sendiri.

Jika kita mau masuk lebih dalam, ada persoalan besar yang sepertinya luput dari perhatian masyarakat maupun Aparat Penegak Hukum (APH) yakni dasar hukum Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di BLUD.

Secara umum, pengelolaan BLUD telah diatur melalui Permendagri Nomor 79 Tahun 2018. Dan khusus Pengadaan Barang dan Jasa, diatur tersendiri melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 53 Tahun 2016.

Regulasi yang ditandatangani mantan Bupati Lombok Tengah, HM. Suhaili FT tanggal 30 Desember 2016 tersebut merujuk ke sejumlah aturan di atasnya.

Setidaknya ada 13 perundang undangan yang menjadi rujukan Perbup tersebut, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ).

Perpres ini di kemudian hari mengalami dua kali revisi yakni pada tahun 2018 dan 2021. Sayangnya, Perbup 53 tentang pengelolaan BLUD masih tetap seperti semula alias tidak pernah direvisi.

Sehingga, Perbup 53 tersebut diduga kuat cacat administrasi. Dengan demikian seluruh pengadaan barang dan jasa di BLUD sejak 2018 sampai dengan 2021, diduga illegal.

Jika benar demikian? Berarti seluruh pengadaan barang di RSUD Praya kemungkinan besar ilegal. Begitu juga dengan pengadaan barang dan jasa di lima Puskesmas yang berstatus BLUD dari tahun 2018 sampai dengan 2021 juga diduga bermasalah. Sebab pengelolaan BLUD RSUD Praya maupun Puskesmas menggunakan kitab pegangan yang sama, yakni Perbul 53 tahun 2016.

Bisa dibayangkan, berapa kerugian negara yang ditimbulkan dari kesalahan tersebut. Mengingat anggaran yang dikelola RSUD Praya maupun lima Puskesmas yang berstatus BLUD setiap tahunnya mencapai puluhan bahkan ratusan milyar per tahun.

Jika hal ini dijadikan dasar pengungkapan kasus BLUD, maka kerugian negara yang bisa ditimbulkan dari tahun 2018 sampai 2021 tidak sekecil sekarang ini, melainkan bisa mencapai puluhan miliar dan tentunya akan lebih banyak lagi oknum pejabat yang akan dipenjarakan.

Dan lagi-lagi, Dewan Pengawas maupun kepala daerah harus bertanggung jawab, karena bagaimanapun juga carut marut pengelolaan BLUD sebagai akibat kelalaian mereka dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Bahkan hal itu dijelaskan atau tertuang pada Permendagri Nomor 79 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan: Kepala Daerah bertanggung jawab atas kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum.

Pertanyaanya, apakah mereka mengetahui hal ini atau memang sengaja membiarkan BLUD dikelola secara ilegal. Dan apakah Kejari Praya yang menangani kasus ini mengetahui hal tersebut atau jangan-jangan sengaja menutupinya dengan maksud atau tujuan tertentu?

Terkait hal tersebut, Sahirudin selaku pelapor kasus BLUD, Sahirudin, mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) agar menggali lebih dalam seluruh aturan yang berkaitan dengan BLUD. Jika itu dilakukan, akan ada puluhan oknum pejabat di daerah ini yang akan bernasip seperti Langkir.

Hanya saja memang kata dia, hal ini membutuhkan keberanian dan komitmen yang kuat. Karena bagaimanapun juga, para oknum pejabat yang akan terseret bukan pejabat kelas teri melainkan pejabat kelas kakap.

Untuk itu, pihaknya kembali meminta agar Dewan Pengawas maupun para pihak terkait lainnya kembali diperiksa. Baik untuk mendalami berbagai dugaan kesalahan dalam pengelolaan BLUD ataupun dalam rangka klarifikasi pengakuan tersangka Langkir mengenai dugaan aliran dana BLUD ke sejumlah pihak. Semua itu harus didalami agar memberikan rasa adil dan memuaskan semua pihak.

“Sebaiknya Dewan Pegawas, mantan bupati dan para pihak lainnya harus dipanggil lagi. Kalau memang kita ingin menegakkan hukum, siapapun dia kalau bersalah harus ditangkap. Pertanyaannya Kejari berani atau tidak,” kata Sahiruddin, Senin (13/09/2022).

Sementara itu, sampai saat ini mantan Dewan Pengawas dan pihak lain belum bisa dikonfirmasi. Begitu juga Kejari Lombok Tengah, Fadil Reagen dan Kasi Pidaus, Brata Hary Putra masih belum memberikan tanggapan terkait perkembangan kasus BLUD.

Terlepas dari hasil akhirnya nanti, masyarakat saat ini menaruh harapan besar kepada Kejari Lombok Tengah diharapkan memiliki keberanian dalam mengungkap setiap pelanggaran hukum yang terjadi di daerah kita tercinta ini tanpa pandang bulu, semoga saja. (Bersambung)

No More Posts Available.

No more pages to load.