Dugaan Keterlibatan Dewas dan Pihak Lain Dalam Kasus BLUD (Bagian 11)

oleh -2.746 views
Ketua Umum LSM Sasaka NTB Lalu Ibnu Hajar
Ketua Umum LSM Sasaka NTB Lalu Ibnu Hajar

Hasil Audit Diragukan, Inspektorat Diduga Bekerja Sesuai Pesanan?

Keterlibatan Inspektorat dalam proses audit kerugian negara kasus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, terus menjadi sorotan masyarakat. Banyak kalangan yang mempertanyakan kapasitas bahkan profesionalisme Inspektorat dalam proses tersebut.

DARWISLombok Tengah

Kasus dugaan korupsi BLUD-RSUD Praya terus bergulir. Selain Kejaksaan Negeri (Kejari), Inspektorat Lombok Tengah mulai jadi sorotan masyarakat.

Sejumlah kalangan menilai, keterlibatan Inspektorat dalam proses audit dana BLUD agak janggal. Selain itu, hasil audit lembaga pimpinan Lalu Aknal Afandi tersebut mulai diragukan bahkan diduga berkerja sesuai “pesanan”.

Ketua Umum LSM Sasaka NTB Lalu Ibnu Hajar mengatakan, keterlibatan Inspektorat dalam persoalan ini sama sekali tidak memberikan dampak positif dalam persoalan tersebut.

Sebaliknya, hal tersebut dinilai hanya untuk mengaburkan substansi persoalan. Sebab kata Ibnu, kinerja inspektorat tetap tidak bisa lepas dari pantauan maupun intervensi pemerintah daerah.

Karena bagaimanapun juga, sebagai pengawas internal pemerintahan, Inspektorat bertanggungjawab kepada pemerintah daerah.

Sementara di satu sisi, para pihak yang diduga terlibat dalam kasus BLUD tidak lain merupakan para pejabat yang notabene atasan Inspektur pada Inspektorat Lombok Tengah.

“Jangan jangan Inspektorat bekerja sesuai pesanan. Karena ini ibaratnya jeruk makan jeruk. Bagaimanapun juga Inspektorat tetap berada di bawah ketiak penguasa,” kata Ibnu, Jumat (23/09/2022).

Selain itu, kata dia, dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 dengan sangat jelas menyebutkan instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun terkadang penegak hukum seringkali meminta Inspektorat menghitung kerugian keuangan negara demi mempercepat penuntasan sebuah kasus.

“Dari situ saja sebetulnya SEMA ini sudah kehilangan maknanya, karena teman-teman penyidik terkadang meminta bantuan untuk audit,” kata Ibnu.

Selain itu, permintaan perhitungan kerugian negara oleh Kejari Lombok Tengah ke Inspektorat juga dianggap aneh.

Karena menurtnya Ibnu, jika dikaji lebih jauh, “kekacauan” yang terjadi uga tidak lepas dari kegagalan Inspektorat dalam membina dan mengawasi kinerja di RSUD Praya.

Sehingga menurutnya sangat aneh, jika Kejari Lombok Tengah justru melempar persolan ke lembaga yang seharusnya ikut dipersalahkan dalam kasus yang ditanganinya.

“Inspektorat merupakan pengawas internal. Jadi kalau ada masalah berarti mereka selama ini kerja apa. Anehnya Inspektorat justru ditugaskan memeriksa kasus yang ditimbulkan akibat kesalahan dan kelalaian mereka sendiri,” tanya Ibu.

Untuk itu dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar aksi besar besaran ke Kejati NTB. Pihaknya juga telah membentuk tim investigasi khusus yang akan mengawal kasus tersebut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan jajaran pengurus di masing-masing wilayah. Kalau tidak ada halangan, minggu depan kami akan adakan aksi ke Kejari Lombok Tengah dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB,” kata Ibnu.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Lombok Tengah, Lalu Aknal Afandi membantah telah melakukan audit kasus BLUD. Menurutnya, Inspektorat hanya menghitung kerugian negara atas permintaan Kejari Praya.

Ia menegaskan, perhitungan hanya meliputi anggaran makan minum. Jumlahnya pun lebih kecil dari hasil perhitungan internal Kejari Lombok Tengah.

Namun mantan Kasat Pol-PP tersebut enggan membeberkan jumlah perhitungan yang dimaksud. Termasuk saat disinggung mengenai kapasitas dan landasan hukum yang digunakan saat melakukan penghitungan, ia memilih diam.

Pernyataan Lalu Aknal tersebut bertolak belakang dengan keterangannya saat proses audit dimulai sekitar Agustus lalu. Saat itu Aknal mengungkapkan bahwa pihaknya tengah melakukan audit kerugian kasus BLUD.

“Kita masih melakukan audit sesuai dokumen yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Lombok Tengah,” katanya.

Pernyataan Kepala Inspektorat Lombok Tengah Lalu Aknal Afandi tersebut telah dilansir media, bahkan di media nasional.

Untuk diketahui, sampai saat ini belum ada penjelasan dari pihak Kejari Lombok Tengah. Termasuk para dewan pengawas, bupati maupun mantan bupati. Semuanya lebih memilih “irit bicara”. Padahal sudah berulangkali dimintai penjelasan. (Bersambung)

No More Posts Available.

No more pages to load.