Dugaan Keterlibatan Dewas dan Pihak Lain Dalam Kasus BLUD (Bagian 12)

oleh -2.538 views
Demonstrasi kasus UTD di RSUD Praya dulu
Spanduk bertuliskan usut tuntas oknum vampire dibentangkan di depan RSUD Praya beberapa waktu lalu. Hal tersebut sebagai bentuk protes akibat lambannya penanganan kasus UTD (dok/Darwis)

RSUD Praya Diduga Jadi “Mesin ATM” Oknum Tertentu

Karut-marut pengelolaan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya diduga disengaja. Bahkan sebagian kalangan menduga ada pihak tertentu yang menikmati “kekacauan” tersebut dengan menjadikannya sebagai “mesin ATM”.

DARWISLombok Tengah

Berbagai persoalan di RSUD Praya mulai viral tahun 2021 lalu, tepatnya pada 100 hari kerja pasangan Pathul Nursiah. Setelah dilantik, Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri langsung turun ke RSUD Praya.

Tidak tanggung tanggung, Pathul bahkan ngantor di RSUD Praya dalam waktu yang cukup lama. Di hari pertamanya bupati langsung tancap gas.

Layaknya tukang kebun, Pathul memegang parang dan sabit, membersihkan lingkungan rumah sakit yang saat itu sangat kumuh. Hal itu bahkan sampai membuat para pegawai di RSUD Praya salah tingkah bercampur malu.

Bagaimana tidak, lingkungan kerja mereka yang kotor dan berantakan dibersihkan langsung oleh Bupati. Sebagian kalangan menganggap aksi Bupati Lombok Tengah tersebut hanya pencitraan.

Tapi banyak juga yang bersyukur, karena dengan cara tersebut bupati selaku orang nomor satu di daerah ini bisa membuktikan sendiri berbagai persoalan di RSUD Praya yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Di sisi lain, tidak sedikit kalangan yang menilai tindakan Bupati Pathul tersebut merupakan puncak kemarahannya terhadap berbagai keluhan yang diserap selama mendampingi Suhaili.

Tidak itu saja, kecewaan orang nomor satu di Lombok Tengah tersebut juga merupakan sinyalemen akan adanya persoalan besar di RSUD Praya.

Seperti diketahui, persoalan di RSUD Praya seakan tidak ada habisnya. Lingkungan kumuh, fasilitas kurang memadai hingga dokter dan perawat yang terkesan kurang bersahabat merupakan persoalan klasik di RSUD Praya.

Untuk mengatasi berbagai keluhan tersebut, jauh sebelum Pathul Bahri menjabat sebagai bupati, berbagai upaya pembenahan sudah dilakukan, termasuk melalui intervensi anggaran.

Selama ini, anggaran RSUD Praya memang menjadi prioritas. Puluhan miliar APBD Lombok Tengah rutin digelontorkan ke RSUD Praya setiap tahunnya guna memaksimalkan pelayanan dan lainnya

Namun upaya pembenahan dan anggaran yang begitu besar, ternyata tidak berdampak signifikan. Bukannya membaik, masalah di RSUD Praya justru semakin menumpuk.

Klimaksnya, kasus BLUD yang saat ini telah menyeret orang nomor satu di instansi tersebut. Kasus ini telah menyingkap tabir dugaan bobroknya management di RSUD Praya yang selama ini dibungkus rapi oleh sejumlah oknum pejabat.

Berangkat dari berbagai persoalan selama ini, sebagian kalangan menduga, anggaran RSUD tidak dikelola dengan baik. Akibatnya, pengelolaan keuangan di rumah sakit kebanggaan warga Tastura tersebut kacau.

Namun jika melihat hirarki organisasi di instansi tersebut, kekacauan managemen keuangan tidak serta merta dibebankan ke direktur, bendahara maupun pegawai lainnya.

Melainkan ada orang-orang hebat lain yang memiliki peran dan tanggung jawab lebih besar. Di antaranya dewan pengawas, pejabat lain termasuk kepala daerah.

Jika mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada, mereka merekalah yang seharusnya memegang peran dan menentukan hitam putihnya RSUD Praya termasuk Inspekorat sebagai lembaga yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan, peran dan tanggungjawanya selama ini patut dipertanyakan.

Anggota DPRD Kabupaten Lombok Tengah, Legewarman mengatakan, anggaran RSUD Praya sudah sangat besar. Seperti halnya pendidikan, anggaran kesehatan khususnya untuk RSUD Praya tidak kurang 10 persen dari APBD.

Semua itu, untuk menunjang pembenahan sarana dan prasarana. Termasuk untuk gaji pegawai dan lainnya, sudah diperhitungkan dengan sangat baik.

Untuk itu, pihaknya sangat menyayangkan jika masih ada saja keluhan masyarakat terkait pelayanan di RSUD tersebut.

Sementara itu, Ketua LSM Sasaka Lalu Ibnu Hajar mencium adanya kejanggalan dalam pengelolaan RSUD Praya selama ini.

Salah satu kejanggalan itu kata Ibnu, meski banyak persoalan selama ini, posisi dr.Muzakir Langkir sebagai Dirut RSUD tidak pernah bisa tergantikan.

Sehingga menurutnya, kuat dugaan bahwa dipertahankannya Langkir tidak lain karena yang bersangkutan selama ini loyal dan rajin “nyawer” ke sejumlah pejabat tinggi di Lombok Tengah.

Terlebih dengan pernyataan Langkir sendiri yang menyebut adanya aliran dana BLUD RSUD Praya ke sejumlah pihak, menambah kecurigaan masyarakat selama ini.

Lebih lanjut ia menjelaskan, berdasarkan data dan hasil investigasi selama ini, pihaknya menduga bahwa RSUD Praya dijadikan “mesin ATM” oleh segelintir oknum pejabat di daerah ini.

Sementara itu, beberapa keluarga tersangka juga mengungkapkan hal yang sama. Bahkan mereka mengibaratkan bahwa selama ini Langkir tidak ubahnya sebagai “piaraan” yang bisa diambil susunya setiap saat. Ketika sudah tidak produktif, maka akan dijual ke pasar untuk disembelih.

“Pak Langkir dan lain pada dasarnya hanya bawahan. Kalau keluarga kami ditahan, dimana tanggungjawab mereka sebagai atasan, “ kata MP salah seorang keluarga tersangka kasus BLUD.

Ia membeberkan, selama ini RSUD Praya selalu menjadi langganan proposal. Bahkan, dalam berbagai kegiatan Pemkab Lombok Tengah, RSUD Praya tidak pernah absen mengeluarkan sumbangan. Dan tidak menutup kemungkinan dana BLUD RSUD Praya juga digunakan untuk kepentingan pribadi oknum para pejabat tinggi di daerah ini.

Untuk itu pihaknya berharap agar Kejari Lombok Tengah bisa mengungkap aktor intelektual kasus ini. Sehingga bisa memberikan rasa adil bagi semua pihak, khususnya tiga tersangka yang saat ini meringkuk di sel tahanan Rutan Kelas II Praya.

Sementara itu Inspektur Inspektorat Lombok Tengah Lalu Aknal Afandi membantah jika selama ini lembaga yang ia pimpin sengaja membiarkan kekacauan di BLUD.

Menurutnya, selama ini Inspektorat telah melakukan pembinaan dan pengawasan dan pembinaan sesuai tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Inspektorat.

Di Inspektorat Lombok Tengah lanjut Aknal, terdapat 1.750 Obrik (obyek pemeriksaan). Untuk 1.750 Orbik tersebut tim yang turun setiap bulan hanya 15 tim.

“Jadi ada yang salah mengartikan tupoksi Inspektorat selama ini. Inspektorat itu tupoksinya pengawasan dan pembinaan,” katanya.

Ia menegaskan, dalam hal pengawasan, bukan hanya menegur tapi ketika menemukan masalah tetap diangkat sebagai masalah yang harus dipertanggungjawabkan.

“Fungsi pembinaan ada istilah pendampingan managemen resiko,” kata Aknal via handphone, Ahad (25/09/2022).

Saat menyinggung hasil pembinaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap RSUD Praya dan jumlah tim yang dibutuhkan agar bisa bekerja maksimal, Aknal tidak memberikan jawaban.

Ia justru menanyakan apakah persoalan ini pernah ditanggapi Bupati atau Wakil Bupati?. “Sudah pernah dirilik pernyataan Bupati dan Wabup dek,” tanya Aknal.

Terkait hal tersebut pihaknya meminta kepada insan Pers agar memberikan pencerahan agar tidak menimbulkan opini negatif di masyarakat.

Sampai hari para pihak yang diduga terlibat seperti Dewas dan pihak lain belum mau membuka suara di media. Padahal sudah berulangkali dihubungi secara langsung maupun via handphone. (Bersambung)

No More Posts Available.

No more pages to load.