Polemik Penjabat Kades Lekor, Sekdes dan BPD Dituntut Mundur

oleh -909 views
Polemik Desa Lekor, BPD bersama Sekdes dituntut miundur
Ketua Aliansi Lekor Bersatu Khairudin

LOMBOKSATU.com – Polemik Penjabat Kepala Desa Lekor Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tak kunjung selesai. Perkembangan terbaru, masyarakat menuntutan Sekdes dan Ketua BPD Lekor mundur.

Tidak hanya itu, mosi tidak percaya juga kepada beberapa oknum BPD dan kepala wilayah (Kawil) karena ia mensinyalir sebagai bagian dari polemik yang terjadi saat ini.

Ketua Aliansi Lekor Bersatu (Ali Batu) Khaerudin menegaskan, pencopotan Ketua BPD dan Sekdes perlu, karena sudah tidak bisa memegang amanat masyarakat dengan baik.

Menurutnya, sepak terjang Ketua BPD, Sekdes serta beberapa oknum di dalamnya sudah tidak bisa ditolerir lagi. Bukannya menjalankan tugas dengan baik, namun oknum-oknum tersebut justeru sudah banyak merugikan masyarakat.

Puncaknya pada pengusulan Penjabat Kepala Desa, manuver oknum-oknum tersebut sudah memecahbelah masyarakat. “Mereka bermain api dalam persoalan penting dengan mengorbankan masyarakat dan melanggar aturan,” kata Khairudin di rumahnya, Rabu (11/07/2021).

Ia menjelaskan, upaya pencopotan BPD dan Sekdes tersebut sudah ia bahas bersama para tokoh di Lekor. Hal itu akan termuat dalam kesepakatan bersama dan akan segera mengajukannya ke Bupati Lombok Tengah dan pejabat terkait lainnya.

Khairudin menegaskan, Ketua BPD dan Sekdes sudah menggiring persoalan Penjabat Kepala Desa ke ranah politik. Bahkan pihaknya mencium adanya persekongkolan antara Sekdes, Ketua BPD dan sejumlah pihak dalam persoalan ini.

Hal itu menurut dia, terlihat dari sikap Ketua dan BPD memperjuangkan L Suara sebagai Penjabat Kepala Desa yang disinyalir ada kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa. Sehingga menduga keduanya nekat melanggar aturan bahkan melangkahi Camat Janapria sebagai penanggungjawab wilayah.

“Jangan karena merasa dekat dengan penguasa, kemudian bisa berbuat semaunya. Kami juga paham aturan,” terangnya.

Lebih lanjut Khairudin menjelaskan, sebagaimana keterangan Ketua BPD Lekor di media massa, manuver dalam persoalan ini merupakan ajang balas dendam kepada Camat Janapria yang tidak menghargai aspirasi masyarakat Lekor.

Statemen tersebut menurutnya sangat tidak pantas terlontarkan oleh seorang Ketua BPD yang notabene merupakan pejabat publik. Selain menunjukkan ketidakdewasaan, statemen Ketua BPD Lekor tersebut sama juga dengan bunuh diri.

Dengan kata lain kata Khairudin, yang bersangkutan memang sengaja membuat polemik dan ingin mengelabui masyarakat demi memenuhi hasrat balas dendam dan kepentingan pribadinya.

Untuk itu pihaknya berharap kepada bupati agar segera mencarikan solusi terbaik dalam persoalan ini. Jika tidak ada solusi dalam waktu dekat, pihaknya mengaku akan menyegel kantor desa sebagaimana kesepakatan bersama para tokoh, termasuk Ketua BPD Lekor.

“Yang penting jangan L. Suara. Banyak ASN Lekor yang lebih layak. Kalau tidak ada solusi dari pemerintah kami siap bertindak dengan cara kami sendiri,” tegasnya.

Sementara Sekdes Lekor tidak bersedia menemui wartawan. Ia berdalih pertemuan harus melaporkan dan Ketua BPD harus menyetujui.

“Sudah komunikasi dengan ketua BPD? Nanti saya terima info dari beliau,” kata Sekdes via watshap. Sementara Ketua BPD Lekor dihubungi via ponsel tidak ada tanggapan.

Terpisah, Camat Janapria H Mahlan mengaku sangat menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, manuver Ketua BPD dan beberapa oknum di Lekor sangat tidak prosedural.

Namun sebagai kepala wilayah pihaknya berkewajiban mengamankan surat keputusan (SK) Bupati, meski di tengah upaya mengamankan keputusan bupati, L. Suara selaku penerima SK justru membuat semuanya kacau.

Ia menuturkan, sesuai agenda pelantikan L. Suara akan berlangsung Jumat kemarin. Namun saat tamu undangan sudah hadir, yang bersangkutan menyatakan tidak siap mengikuti pelantikan karena warga menolak dan tidak mendapat restu orang tua.

Penolakan L. Suara tersebut kemudian ia sampaikan ke Wakil Bupati HM Nursiah. Sayangnya, sepulangnya dari rumah Wakil Bupati, L. Suara mengaku tidak jadi mundur sebagai Penjabat Kepala Desa Lekor.

Menurutnya, sikap tidak konsisten L. Suara itu bukan hanya mempermalukan dirinya, tapi semakin memperkeruh keadaan di masyarakat.

“Kalau ditanya, malu sudah pasti. Tapi saya akan menghadap dan ceritakan kejadian sebenarnya ke bupati,” kata Mahlan.

Sementara Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri sangat merespon persoalan Penjabat Kepala Desa Lekor. Politisi Partai Gerindra tersebut berjanji akan segera mengambil langkah-langkah kongkrit guna menyelesaikan polemik tersebut. “Nanti saya koordinasi dengan Kepala DPMD,” pungkasnya. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.