LOMBOKSATU.com – Penjabat (Pj) Sekertaris Daerah H. Hasni saat membuka kegiatan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa, Rabu (4/9/2024).
Ia berharap para peserta yang terdiri atas desa di Lombok Timur itu mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh.
Menurutnya, dengan 21 kecamatan, 239 desa dan 15 kelurahan itu mendapatkan dana desa paling besar se – Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Tahun 2024 sebesar lebih dari Rp. 281 milyar. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp. 277 milyar lebih.
Meski begitu Pj. Sekda berharap tahun 2025 mendatang ada penambahan dana desa guna mengoptimalkan pembangunan di desa.
Hasni mengapresiasi sistem yang dinilainya membantu Pemerintahan Desa mengelola keuangan, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap pertanggung jawaban.
Sementara itu Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Widarjanto dalam materi Pengembangan Ekonomi Desa melalui Peningkatan Peran BUMDesa menjelaskan paradigma baru pembangunan ekonomi desa dan masyarakat desa.
Ia memaparkan terkait Undang-undang Nomor. 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU pasal 117, adalah pembentukan BUMDesa.
BUMDesa yang dibentuk oleh pemerintah desa dimaksudkan mendayagunakan seluruh potensi ekonomi, kelembagaan, perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Ia mengapresiasi BUMDesa Kembang Kuning yang dinilai patut dicontoh oleh BUMDesa lainnya. Ia pun berharap seluruh BUMDesa yang ada dapat mendaftarkan diri untuk status kelembagaannya.
