LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin memaparkan sejumlah persoalan strategis daerah saat menghadiri audiensi bersama Kementerian Sosial (Mensos) Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (28/04/2026).
Didampingi Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik, Bupati menyampaikan langsung kendala program Sekolah Rakyat, penonaktifan 130 ribu peserta BPJS Kesehatan, serta kondisi bantuan sosial di Lombok Timur kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Persoalan utama yang mendapat perhatian Bupati adalah keberlangsungan program Sekolah Rakyat yang telah berjalan selama dua tahun di Lombok Timur, namun masih menghadapi keterbatasan lahan dan fasilitas belajar.
Saat ini, sebanyak 100 siswa setara Sekolah Dasar (SD) masih menumpang di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Lenek. Sementara 125 siswa setara Sekolah Menengah Atas (SMA) masih menempati gedung eks Akper Sakra.
Bupati menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebelumnya telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare sesuai informasi awal. Namun belakangan diketahui kebutuhan lahan bertambah menjadi 7 hektare. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen penuh mendukung kelanjutan program tersebut.
Selain itu, Bupati juga menyoroti penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 130 ribu warga Lombok Timur. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengingat pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran Rp90 miliar pada tahun 2026 untuk pembayaran iuran BPJS masyarakat, naik dari Rp80 miliar pada tahun sebelumnya.
“Jika 130.000 jiwa yang dinonaktifkan itu tidak diambil alih oleh pemerintah pusat, maka kami harus menambah anggaran sebesar Rp50 miliar. Meskipun pendapatan daerah kami sedang meningkat, angka sebesar itu tetap sangat berat untuk pembayaran BPJS,” tegas Bupati.
Sementara itu, terkait bantuan sosial (bansos), Bupati memastikan penyalurannya di Lombok Timur berlangsung aman, lancar, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga terus melakukan pengawasan agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak, membutuhkan, serta memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan warga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memberikan sejumlah arahan. Untuk program Sekolah Rakyat, ia menegaskan sejak awal pemerintah daerah diminta fokus dan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, baik dalam pelaksanaan maupun pengawasan program.
Terkait persoalan BPJS Kesehatan, Mensos menjelaskan bahwa 70 ribu dari 130 ribu peserta yang dinonaktifkan merujuk pada hasil pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Namun demikian, pemerintah pusat juga telah mengaktifkan kembali 72 ribu jiwa yang dinilai memenuhi kriteria penerima bantuan.
“Penonaktifan ini kami lakukan untuk mendata ulang kriteria yang benar-benar layak mendapatkan bantuan dari pusat. Sedangkan yang tidak tertanggung dari pusat, silakan daerah mengambil alih. Saya minta data yang sudah ditanggung pusat agar tidak perlu lagi mendapatkan jatah dari daerah,” pungkas Mensos.
Audiensi tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat, terutama akses pendidikan bagi siswa Sekolah Rakyat dan jaminan kesehatan bagi ribuan warga kurang mampu.
