LOMBOKSATU.com – Nilai musyawarah dan mufakat yang terkandung dalam Pancasila dinilai menjadi instrumen diplomasi yang sangat dibutuhkan dunia saat ini untuk menjembatani perbedaan dan menghentikan konflik.
Di tengah ketidakpastian global, disrupsi teknologi, serta dinamika geopolitik, Pancasila terbukti tetap menjadi “bintang penuntun” dan “jangkar moral” yang menjaga Indonesia tetap kokoh dalam bingkai persatuan.
Tampil sebagai inspektur, Sekretaris Daerah H. Muhammad Juaini Taofik membacakan amanat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman Kantor Bupati Lombok Timur, Senin (1/6/2026).
Sesuai amanat Pembukaan UUD 1945, Pancasila menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Nilai musyawarah dan mufakat yang dianut bangsa Indonesia dinilai mampu menghadirkan pendekatan diplomasi yang menjunjung dialog, perdamaian, dan penghormatan terhadap perbedaan.
Dalam amanat tersebut juga ditegaskan bahwa Indonesia terus menunjukkan kepemimpinan nyata di tingkat internasional melalui pengamalan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.
Komitmen itu tercermin dari kontribusi aktif Indonesia dalam misi perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), keterlibatan dalam berbagai upaya mediasi konflik regional, serta konsistensinya dalam memperjuangkan keadilan bagi bangsa-bangsa yang masih mengalami penjajahan.
Melalui berbagai kontribusi tersebut, Indonesia menunjukkan bahwa perdamaian sejati tidak hanya ditandai oleh berakhirnya peperangan, tetapi juga oleh hadirnya keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesempatan yang setara bagi seluruh bangsa untuk menentukan masa depannya.
Pada peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini, BPIP juga mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai living ideology atau ideologi yang hidup dan terus relevan dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai-nilai Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai simbol atau narasi sejarah, tetapi menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan zaman yang ditandai oleh kemajuan teknologi, transformasi ekonomi, dan perubahan sosial yang berlangsung cepat.
Kepala BPIP turut mengingatkan pentingnya menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan publik. Menteri, kepala daerah, dan seluruh penyelenggara pemerintahan diminta memastikan setiap kebijakan yang diambil berorientasi pada keadilan sosial, mampu menjawab kebutuhan masyarakat, melindungi kelompok rentan, serta menjamin tidak ada warga negara yang tertinggal dalam proses pembangunan.
Selain itu, pemerintah dan masyarakat diajak memperkuat sinergi dalam melawan berbagai bentuk intoleransi, radikalisme, dan tindakan yang berpotensi mengancam persatuan bangsa. Tantangan tersebut dinilai memerlukan komitmen bersama agar harmoni sosial yang selama ini menjadi kekuatan Indonesia tetap terjaga.
Amanat tersebut ditutup dengan ajakan untuk meneguhkan kembali komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia diyakini akan terus menjadi bangsa besar yang disegani dunia.
Karena menurutnya, kemampuan bangsa Indonesia menjaga persatuan dalam keberagaman, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta mengedepankan jalan musyawarah dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
