LOMBOKSATU.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) mencatat banyak prestasi sepanjang tahun 2025, khususnya dalam bidang digitalisasi.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan tantangan ke depan bukan hanya meraih, melainkan mempertahankan capaian tersebut yang dinilai jauh lebih berat.
Hal itu disampaikan Bupati saat me-launching pembayaran digital melalui aplikasi Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH) pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (04/05/2026).
Menurutnya, Kabupaten Lombok Timur telah berhasil meraih berbagai penghargaan, termasuk juara nasional dalam kategori Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Namun, mempertahankan prestasi tersebut di tahun 2026 membutuhkan kerja keras dan strategi yang matang.
“Akan tetapi itu menjadi sangat berat dalam menghadapi tahun 2026 ini. Karena kita harus mempertahankan semua itu. Untuk itu kita harus tetap berdiskusi, menemukan cara untuk mempertahankan prestasi tersebut. Mempertahankan akan lebih sulit daripada meraih,” ujarnya.
Pemda Lombok Timur sendiri terus mendorong terwujudnya sistem transaksi keuangan daerah yang digital, transparan, efisien, dan inklusif. Langkah ini bertujuan meningkatkan PAD sekaligus kualitas pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik.
Capaian PAD Kabupaten Lombok Timur tahun 2025 berada di angka 99,50 persen dengan realisasi pendapatan mencapai 101 persen, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Meski demikian, Bupati menekankan pentingnya inovasi dan transformasi berkelanjutan seiring perkembangan teknologi. Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak terpaku pada cara-cara konvensional.
“Tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara konvensional. Jangan malu meniru praktik-praktik positif dari pihak atau daerah lain,” tegasnya.
Ke depan, Pemda akan mendorong seluruh transaksi pembayaran dilakukan secara digital atau non-tunai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi, kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
“Seluruh OPD penghasil PAD wajib menggunakan sistem digital dan wajib mendorong transaksi non-tunai yang terintegrasi dalam sistem berbasis data,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lombok Timur, Muksin, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan merumuskan strategi peningkatan PAD yang lebih optimal, sekaligus mendorong implementasi dan integrasi pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui aplikasi SIPDAH.
Ia menjelaskan, sistem pembayaran kini bertransformasi dari yang sebelumnya statis menjadi dinamis melalui penggunaan QRIS. Seluruh pembayaran pajak juga akan terintegrasi dengan identitas wajib pajak berbasis nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, seluruh pimpinan OPD lingkup Pemda Lombok Timur, serta pimpinan Bank NTB Syariah Cabang Selong. Acara dirangkaikan dengan simulasi transaksi digital dan diskusi singkat.
Selain itu, turut dipaparkan tindak lanjut Rapat Koordinasi Nasional Pendapatan Daerah 2026 serta strategi TP2DD dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian TP2DD.
