LOMBOKSATU.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat koordinasi (rakor) guna menyelaraskan kebijakan peralihan penggunaan elpiji subsidi ke non subsidi serta memastikan kualitas pasokan Day Old Chick (DOC) bagi peternak ayam broiler.
“Kita selalu mencari solusi, mencari benang merah dari masalah yang kusut. Jangan sampai isu yang menyebar membuat semua panik,” tegas Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, saat memimpin rakor di ruang rapat Bupati, Senin (20/4/2026).
Rakor tersebut dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, perusahaan mitra, serta para peternak. Pertemuan ini digelar sebagai respons atas berbagai keluhan di lapangan, terutama terkait peralihan penggunaan elpiji non subsidi dan kualitas DOC.
Bupati mengapresiasi kesiapan peternak dalam mendukung kebijakan penggunaan elpiji non subsidi. Ia menegaskan, pemerintah daerah akan memastikan proses peralihan berjalan tanpa mengganggu keberlangsungan usaha peternak.
Sebagai tindak lanjut, Bupati memerintahkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk mendata jumlah kandang serta menghitung kebutuhan riil elpiji non subsidi di Lombok Timur. Data tersebut akan menjadi dasar penataan distribusi energi bagi sektor peternakan.
Di sisi lain, Bupati menekankan pentingnya kualitas DOC. Ia meminta perusahaan mitra memastikan bibit yang disalurkan memenuhi standar, serta meningkatkan pembinaan kepada peternak, khususnya terkait manajemen kandang dan sistem pemanasan.
“Jika ada hal yang rumit, sampaikan ke pemerintah. Pasti pemerintah akan bantu,” ujarnya.
Sebagai alternatif, pemerintah daerah akan mengkaji penggunaan penghangat kandang berbahan bakar oli bekas. Uji coba ini akan dilakukan untuk memastikan efektivitasnya tanpa mengganggu pertumbuhan ayam.
Perwakilan perusahaan mitra menyatakan bahwa kualitas DOC yang didistribusikan telah sesuai standar. Menurut mereka, jika ditemukan DOC kurang optimal, hal tersebut umumnya disebabkan oleh kondisi kandang yang belum memenuhi standar dan manajemen pemanasan yang kurang tepat.
Perusahaan juga menyatakan tidak keberatan dengan kebijakan penggunaan elpiji non subsidi. Selisih biaya produksi dinilai relatif kecil, namun mereka menekankan pentingnya kepastian ketersediaan gas, terutama bagi peternak kecil selama masa transisi.
Sementara itu, perwakilan Asosiasi Peternak Ayam Broiler Lombok Timur, Ridatul Yasa menyebut bahwa di lapangan masih ditemukan DOC dengan bobot sekitar 33 gram.
Ia juga berharap adanya pendampingan yang lebih intensif dari dinas dan perusahaan mitra. Peternak turut mengeluhkan kelangkaan tabung elpiji 12 kilogram yang dinilai menjadi kendala utama saat ini.
Menutup rakor, Bupati menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan usaha dan perlindungan peternak rakyat.
“Pemda ingin mitra perusahaan bisa aman dan nyaman menjalankan bisnis, tetapi juga bantu bina para mitra peternak dengan baik,” pungkasnya.
Pemerintah daerah akan menggelar rapat lanjutan untuk memantau implementasi hasil koordinasi tersebut.
