LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri meminta agar polemik Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Antar Waktu di Desa Lekor, Kecamatan Janapria segera diakhiri.
Kepada wartawan, Senin (08/11/2021), Bupati meminta perdebatan tekhnis pelaksanaan Pilkades harus segera dicari jalan keluarnya.
Mengenai tekhnis pelaksanaan, memang sudah ada aturan berupa Peraturan Bupati (Perbup). Namun semua itu dikembalikan lagi ke masyarakat.
Jika menggunakan Perbup proses Pilkades bisa kondusif, harus dilakukan. Sebaliknya jika itu justru membuat kekacauan di masyatakat, tentu harus dipertimbangkan. “Mau pakai apapun yang terpenting aman,” kata Bupati.
Bupati menegaskan, pilkades memang erat kaitannya dengan politik. Namun politisi Gerindra tersebut mengingatkan, apapun manuver politik yang dijalankan para kandidat, jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat banyak.
Ia mengakui, tensi politik di Desa Lekor memang cenderung lebih tinggi dibandingkan desa lain. Sejumlah pihak di Desa Lekor telah datang melaporkan informasi kepada dirinya.
Hanya saja berbagai informasi tersebut perlu dikroscek kembali di lapangan. Sebab tidak menutup kemungkinan para pihak yang menyampaikan informasi kepada dirinya, memiliki kepentingan dalam persoalan ini.
Selaku pimpinan ia mengapresiasi para pihak dari Desa Lekor yang telah memberikan masukan dan informasi seputar kondisi di desa mereka. Hanya saja dalam persoalan seperti ini, alangkah baiknya juga harus melalui mekanisme dan jalur yang benar.
“Makanya saya sudah perintahkan DPMD turun dan menyelesaikan persoalan ini. Saya tidak tahu kubu A, B atau manapun. Siapapun terpilih saya tidak mempersoalkan, yang penting aman. Itu saja,” tegas Bupati.
Dalam hal ini, para tokoh di Lekor diharapkan mampu menyejukkan suasana. Memberikan pemahaman yang bijak, bukan ikut memperkeruh suasana. Hal itu tentu membutuhkan pemkiran yang jernih serta didasari niat menjadikan Lekor lebih baik.
Jika para pihak di Lekor tetap ngotot, DPMD diminta bisa merumuskan opsi-opsi lain. Termasuk jika menetapkan Lalu Suara sebagai Penjabat sementara (Pjs) bisa menjadi solusi, tentu harus dilakukan.
“Kalaupun Lalu Suara bisa meredam situasi kenapa tidak. Kami intinya tidak mau ribut,” tegasnya. (Dar)
