Banyak Keluhan, Pemkab Loteng akan Kaji Ulang Kerjasama dengan BPJS

oleh -94 views
Sekda Loteng saat memimpin rapat koordinasi kinerja BPJS
Sekda Loteng Lalu Firman Wijaya (kanan) saat memimpin rapat koordinasi kinerja BPJS

LOMBOKSATU.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) akan mengkaji ulang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Hal itu menyusul banyaknya keluhan mengenai persoalan penggunanya.

Mulai dari data yang tidak valid sampai dengan pengalokasian anggaran, menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menghentikan sementara kerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengungkapkan pihaknya akan mengkaji lebih dalam mengenai data kepesertaan BPJS Kesehatan. Berbagai keluhan selama ini butuh pengecekan di lapangan.

Berdasarkan hasil kajian itu, pihaknya akan membahasnya dalam rapat internal bersama Bappeda, BPKAD dan TKPKD, yang selanjutnya melaporkannya ke bupati.

Namun kata Firman, untuk memutuskan kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini tidak semudah membalikkan tepakan tangan karena banyak pihak yang terkait.

Sebelum mengambil kebijakan, terlebih dahulu harus melalui pertibangan matang, karena persoalan ini menyangkut kebijakan pusat dan anggaran APBD yang teralokasi setiap tahunnya sangat besar.

“Apakah akan diputus sementara dengan BPJS untuk melakukan pendataan ulang. Kita lihat hasil kajiannya dulu,” kata Firman, Selasa (24/08/2021).

Selain berkaitan dengan anggaran, validasi data dan kemiskinan (DTKS) sangat penting agar seluruh lapisan masyarakat bisa terakomodir dengan maksimal.

Untuk itu pihaknya mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah terkait memprioritaskan dan segera menyelesaikan persoalan ini.

Sementara itu Pokja TKPKD Lombok Tengah Saiful Muslim menjelaskan,
kouta daerah atau kepersertaan BPJS yang biayanya dari APBD Kabupaten tahun 2021 sampai bulan ini sudah penuh.

Saiful menjelaskan, data yang ia terima TKPKD, dari sekitar 50.500 jiwa Kouta BPJS daerah tahun 2021, Pemkab Lombok Tengah menggelontorkan dana mencapai Rp30 miliar lebih sampai bulan Mei 2021.

Dari jumlah kuota tersebut sudah terisi sekitar 50.449 jiwa lebih. Sesuai ketentuan, BPJS daerah untuk masyarakat miskin Loteng dengan beberapa syarat.

Antara lain harus sudah terdaftar dalam data DTKS di desa setempat. Jika tidak, maka masyarakat harus membuat surat keterangan miskin dari desa, photo copy KTP, KK, poto rumah dan poto kondisi yang bersangkutan.

Secara umum, pelayanan kesehatan dan bantuan sosial bagi masyarakat miskin akan ada Perbub khusus, sehingga masyarakat dapat mudah mengakses pelayanan kesehatan dan bantuan sosial lainnya.

Ia menjelaskan, setelah mempelajari data BPJS Daerah yang berjumlah 50.449 jiwa tersebut, ada beberapa permasalahan. Antara lain, ada alamat penerima dari luar Lombok Tengah sekitar 37 orang, yaitu dari Lombok Timur, Lombok Barat, bahkan ada dari Jawa dan Sumatra.

Temuan kedua, alamat yang tertulis dalam kolom kecamatan banyak yang tidak valid. Misalnya alamat desanya di Batukliang Utara, tapi di kolom kecamatan tertulis Pujut.

Ketiga, peserta BPJS yang meninggal pada tahun 2020 hanya 4 orang. Data ini kata dia sangat tidak masuk akal. Mengingat setiap hari selalu ada warga Lombok Tengah yang meninggal.

Temuan berikutnya, data dari BPJS tidak melengkapinya dengan NIK, sehingga TKPKD kesulitan melacak orang-orang yang bersangkutan.

Pihaknya curiga hal ini ada kesengajaan, agar menyulitkan pemerintah dalam mengakses informasi kepesertaan BPJS. Belum lagi lanjut dia, data provinsi yang jumlahnya sekitar 21 ribuan jiwa yang terkesan disembunyikan.

“Kami curiga BPJS sengaja memberikan data yang kacau supaya daerah kesulitan melakukan validasi data. Sementara anggaran dari daerah akan tetap mengalir setiap tahun,” terangnya.

Untuk itu pihaknya berharap kepada Pemkab Lombok Tengah serius membongkar persoalan ini dan mengambil tepat dalam menanganinya.

Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lombok Tengah belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.