LOMBOKSATU.com – Gerbong mutasi pejabat pemimpin tinggi pratama, administrator dan pengawas lingkup Pemkab Lombok Tengah kembali bergulir.
Kali ini, setidaknya 271 pejabat dimutasi. Mulai dari jabatan Kepala Bagian (Kabag), camat, lurah hingga jabatan Kepala Dinas (Kadis).
Kadis yang diganti yakni Kadis Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang sebelumnya di jabat oleh H Saman yang memasuki masa pensiun. H Saman digantikan H Suhartono.
Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri menegaskan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas yang dilaksanakan tersebut memiliki nuansa yang sedikit berbeda.
Karena pelantikan dan pengambilan sumpah merupakan bagian dari perubahan struktur dan nomenklatur organisasi yang memiliki konsekuensi terjadinya perubahan jabatan struktural dan fungsional.
Berdasarkan hal tersebut, jumlah pejabat eslon IV yang semula jumlahnya 580, mengalami penyederhanaan dengan dialihkan menjadi jabatan fungsional sebanyak 291.
“Jabatan struktural eslon IV saat ini sebanyak 289 yang sebagian besarnya berada di kecamatan dan kelurahan,” ungkap Lalu Pathul Bahri saat memberikan sambutan, Kamis kemarin (30/12/2021).
Ia menegaskan, proses pergantian jabatan merupakan suatu dinamika organisasi dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya memperkaya pengalaman tugas, memperluas wawasan dan pengetahuan serta keterampilan di bidang kepemimpinan, manajemen maupun pengembangan karir.
“Maka ini harus menjadi spirit kita saat ini dalam melakukan proses mutasi jabatan, dan mengisi kekosongan jabatan di lingkup organisasi kita. Oleh karena itu, proses ini hal yang biasa- biasa saja dan sudah semestinya dilakukan,”terangnya.
Pathul menegaskan, hal yang perlu untuk selalu ditekankan bahwa peran ASN dalam pelayanan publik merupakan hal yang wajib dan harus dilakukan dengan seoptimal mungkin.
Karena itu, ia menekankan seluruh pegawai lingkup Pemkab Lombok Tengah, selalu melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya, baik yang secara langsung menangani masyarakat atau sebaliknya.
“Kita mengetahui bahwa hampir seluruh lapisan masyarakat menganggap bahwa pelayanan publik adalah suatu hal yang susah didapatkan dengan mudah dan singkat,” ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya mengajak untuk mengubah stigma tersebut dari hal- hal kecil dan dari diri sendiri maupun ke bawahan. Jika bisa dipermudah maka kenapa harus di persulit.
“Buatlah formulasi dan regulasi yang memberikan kemudahan bagi masyarakat kita,” tambah Ketua Partai Grindra NTB itu.
Namun untuk melakukan tugas dan pelayanan publik yang optimal, tentunya para pejabat harus meningkatkan prestasi dan kemampuan para pegawai.
Ke depan, jika ada staf yang berperestasi maka harus diberikan apresiasi, jangan sebaliknya malah diamputasi.
“Jangan sekali- kali baper dengan kerja dan prestasi bawahan kita,” tegasnya.
Pihaknya menekankan bahwa jangan sekali- kali menganggap bahwa bawahan adalah kompetitor yang harus ditekan dan disembuyikan prestasinya. Tapi sebagai pimpinan berkewajiban mendorong mereka untuk jauh lebih baik.
“Hal ini tolong untuk dicerna dengan sebaik- baiknya. Karena ada saya ketahui stafnya punya prestasi hingga tingkat nasional. Namun jangankan apresasi, sekedar ucapan selamat juga tidak diberikan,” kesalnya.
Lebih jauh disampaikan bahwa saat ini dibutuhkan regenerasi dan kaderisasi yang berjalan dengan mulus. Karena kepemimpinan di birokerasi sifatnya estafet, sehingga setiap ada keterbatasan waktu dalam menjabat maka harus disiapkan kader- kader sebagai penerus nantinya.
“Untuk diketahui juga perkembangan zaman akan semakin pesat. Maka untuk mengimbangi perubahan tersebut, sudah saatnya untuk mengasah dan mempertajam pengetahuan kita,” terangnya.(Dar)
