LOMBOKSATU.com – Angin laut berembus pelan di Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Ekas Buana, Kamis siang (12/02/2026). Senyum haru tak terbendung ketika lembar sertifikat tanah itu berpindah tangan, simbol kepastian hukum yang lama dinanti.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin menyerahkan secara simbolis 87 sertifikat tanah kepada masyarakat. Program lintas sektor yang diinisiasi Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur ini menjadi penegas bahwa negara hadir hingga ke kampung pesisir.
“Jadi tidak ada uang materai, tidak ada uang tanda tangan, atau uang apapun. Sertifikat ini semuanya gratis,” tegas Bupati di hadapan warga yang memadati lokasi kegiatan.
Kalimat itu bukan sekadar penegasan administratif. Bagi warga, itu adalah jaminan bahwa kepastian hak atas tanah tidak dibebani pungutan. Sebuah bentuk keberpihakan pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat kecil, akses legalitas yang sering kali menjadi penghalang bagi pengembangan ekonomi keluarga.
Di tepi pesisir laut Ekas, sertifikat bukan hanya kertas. Itu menjadi simbol memberi rasa aman. Ia adalah modal untuk masa depan. Namun, di balik penyerahan simbolis itu, Bupati juga menitipkan pesan. Kepemilikan yang sah harus diiringi tanggung jawab kolektif.
Ia meminta masyarakat menjaga keamanan kawasan, termasuk KNMP yang ke depan akan berkembang menjadi Koperasi KNMP. “KNMP ini harus dijaga, keamanan dijaga, tidak boleh dikotori dengan alasan apapun,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya kebersihan dan ketertiban lingkungan.
Bahkan, kawasan tersebut akan dilombakan sebagai bentuk dorongan partisipasi warga menjaga wajah kampung mereka. KNMP sendiri diproyeksikan menjadi lebih dari sekadar kawasan nelayan. Di sana akan dibangun pusat penelitian rumput laut bertaraf internasional serta laboratorium spesialis kedokteran kepulauan.
Dua fasilitas yang bukan hanya prestisius, tetapi juga strategis, membuka peluang riset, lapangan kerja, dan penguatan ekonomi berbasis kelautan. Di Kampung Nelayan Merah Putih, negara datang tidak hanya membawa dokumen, tetapi juga janji masa depan.
Bagi warga Ekas Buana, hari itu bukan sekadar seremoni. Di antara debur ombak dan langkah kaki warga yang pulang membawa sertifikat, tersimpan harapan baru. Harapan bahwa legalitas tanah akan menjadi pijakan untuk kesejahteraan. Bahwa kampung nelayan dapat tumbuh menjadi pusat pengetahuan dan ekonomi maritim.
