Gapensi Loteng Cium Indikasi Korupsi Pembangunan Gedung Mapolres

oleh -246 views
Bahan-bahan pembangunan gedung Mapolres Loteng
Proyek Gedung Mapolres Loteng dan materialnya

LOMBOKSATU.com – Gabungan Penyedia Jasa Konstruksi (Gapensi) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) mencium indikasi korupsi pada pembangunan gedung Mapolres Lombok Tengah dengan nilai proyek Rp6,5 miliar lebih.

Humas Gapensi Lombok Tengah M Irpan mengatakan, telah menemukan adanya perubahan material dan teknis pengerjaan pada proyek bernilai miliaran tersebut. Perubahan yang dimaksud di antaranya material atap, rangka atas, kualitas cor dan beberapa item pekerjaan lainnya.

M Irpan mengungkapkan, untuk atap, dalam RAB atap gedung menggunakan sirap dan bumbungan ketebalan 0.40 merek Rainbow namun diduga diganti dengan sirap merek Putra Roop dengan ketebalan 0.30.

Dalam pengerjaan proyek tersebut PT LP selaku kontraktor mempercayakan penyediaan material kepada PT TMA. Namun beberapa hari lalu, PT TMA mencabut dukungan lantaran adanya perubahan material oleh kontraktor.

Untuk atap sirap merek Rainbow ketebalan 0.40 lanjut Irpan, anggaran yang tercantum di RAB sebesar Rp 309.000 per meter persegi dengan total volume pekerjaan 1.631 meter persegi.

Jika dipasang sesuai petunjuk yang ada, menurutnya pihak kontraktor masih untung besar. Mengingat biaya sirap jenis tersebut sekitar Rp 250.000 per meter persegi. Itupun sudah termasuk ditambah ongkos tukang dan pengiriman. Tapi, jenis sirap yang terpasang saat ini jauh menurun, baik kualitas maupun harga.

“Untuk atap saja hampir Rp1 miliar. Tapi dengan kualitas yang terpasang sekarang ini, harganya jauh lebih rendah,” kata Irpan di rumahnya, Kamis (14/10/2021).

Belum lagi rangka atap, dalam RAB menggunakan baja ringan mutu tinggi dengan great minimum G550. Tapi fakta di lapangan, rangka yang terpasang adalah baja ringan kualitas rendah.

Selain itu campuran cor saat ini menggunakan molen. Sementara sesuai petunjuk teknis, gedung Mapolres Loteng menggunakan redimix.

Untuk membuat redimix, harus menggunakan peralatan khusus, tidak bisa sekedar menggunakan molen seperti saat ini dan masih banyak lagi temuan lainnya.

Menurutnya, perubahan spesifikasi material tersebut jelas menyalahi aturan. Sebab sesuai ketentuan perundang undangan, perubahan spesifikasi material tidak boleh dirubah selama barang masih bisa diperoleh.

Kalaupun ada material yang sudah tidak diproduksi, harus dirubah menggunakan bahan yang setara, baik kualitas maupun harga.

“Kalau ini kacau. Selain merek dan kualitas, harganya juga tidak sesuai ketentuan,” jelasnya.

Kalau ada perubahan tidak bisa dilakukan sepihak melainkan harus melalui kesepakatan semua pihak. Mulai dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas dan para pihak terkait dan tentunya tidak menyalahi aturan yang ada.

Dengan hasil temuannya ini, pihaknya menduga adanya praktek korupsi besar-besaran dalam pembangunan gedung tersebut. Terkait hal ini, dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan permasalahan ini ke Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi.

Sementara itu PPK Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Supriadin enggan berkomentar banyak terkait hal tersebut.

Namun pihaknya yakin pembangunan gedung Mapolres Lombok Tengah saat sudah melalui pengawasan yang sangat ketat. Baik dari konsultan pengawas ataupun dari para pihak terkait lainnya. Adapun mengenai perubahan spesifiksi material, merupakan urusan pihak kontraktor dengan penyedia barang.

Supriadin juga mengaku jadwal pengerjaan proyek tersebut tidak sesuai target. Sejauh ini, progres yang dicapai baru 70 persen. Sementara sesuai kontrak kata Supriadin, gedung Mapolres Loteng harus rampung tanggal 19 Oktober 2021.

Hanya saja untuk keterlambatan tersebut, pihak kontraktor tentu akan dikenakan denda dan sanksi lain sesuai ketentuan.

Proyek ini juga menurutnya ada konsultan yang melakukan pengawasan terhadap kualitas. “Ada konsultan pengawasnya,” kata Supriadin.

Sementar itu konsultan pengawas, gedung Mapolres Loteng L Wagara saat dihubungi via handphone mengaku sakit dan belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut. “Maaf mas saya lagi sakit mau ke dokter, silahkan hubungi PPK saja,” kata Wagara. Adapun pihak PT LP belum bisa dihubungi. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.