Pemkab Loteng Dukung Raperda Penataan Pasar Rakyat

oleh -164 views
Dewan bahas raperda penataan pasar
Usai sidang bersama DPRD, Bupati Loteng menerima dokumen Ranperda Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat

LOMBOKSATU.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Tengah (Loteng) Provinsi NTB mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat kepada pemerintah daerah mendapat tanggapan positip.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah menyampaikan pandangan Raperda inisiatif tersebut dalam rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Lombok Tengah, Rabu (16/06/2021).

Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas inisiatif DPRD melalui Komisi II yang telah mengajukan Raperda tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan.

Menurut Pathul, keterlibatan DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kewenangan dan fungsi yang besar dalam pemerintahan daerah. Terkait dengan fungsi pembentukan Perda misalnya, DPRD bukan hanya memiliki kewenangan membahas bersama kepala daerah, namun juga menyetujui atau tidak menyetujui perda tersebut.

Selain itu, DPRD juga memiliki kewenangan mengusulkan Raperda serta menyusun program pembentukan perda bersama kepala daerah. Pathul juga menegaskan, dua Raperda itu telah memberi warna dan makna mendalam bagi pemerintah daerah.

Adapun hal yang dapat Pemkab Lombok Tengah rasakan adalah nuansa harmoni kemitraan antara pemerintah daerah dan dewan yang dengan rasa pengabdian guna memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

“Kita berharap semoga upaya ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang kita cintai,” ujar Politisi Partai Gerindra itu.

Keberadaan pasar memiliki peran penting dalam perekonomian rakyat. Selain itu juga transaksi jual beli menjadi indikator perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah.

Dalam hal ini pemerintah daerah berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk melakukan pembinaan serta dapat mengelola pasar menjadi tempat yang nyaman, kondisi bangunan yang baik dan bersih agar mendorong aktivitas jual beli.

“Ini semua untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah,” tegas Pathul yang juga Ketua PCNU Loteng itu.

Sementara untuk pasar modern, swalayan atau toko retail juga berperan penting dalam perekonomian suatu daerah. Akan tetapi adanya pasar modern, swalayan, dan toko retail berdampak pada pasar rakyat dan kios-kios kecil.

Dalam hal ini pemerintah daerah juga akan bersungguh-sungguh mengatur ekosistem penataan yang sehat. Jumlah toko modern di setiap kecamatan maupun desa/kelurahan harus menjadi pertimbangan.

“Sehingga untuk melakukan itu semua membutuhkan payung hukum yang jelas dan tegas untuk pengelolaan pasar dan toko modern,” tegas Pathul.

Saat ini Pemkab Lombok Tengah telah memiliki peraturan bupati (Perbup) nomor 23 tahun 2015 tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan sebagai landasan yuridis pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas penataan dan pembinaan pasar.

Namun regulasi tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah berharap dengan adanya usul pembahasan Raperda ini dapat melengkapi dan menambah harmoni wawasan dalam penataan pasar ke depan.

Adapun dari Ranperda tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan yang terdiri dari 16 bab dan 59 pasal, telah terlihat sangat komprehensif dalam pengaturan atau penataan pasar dan toko modern. Prinsip-prinsip perlindungan dan keberpihakan terhadap rakyat sangat jelas terakomodir sehingga bupati berharap bisa berjalan efektif.

Dengan demikian, Pemkab Loteng sangat setuju dengan usul Raperda tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan dan mendorong kepada DPRD Lombok Tengah agar segera melaksanakan pembahasan teknis lanjutan bersama eksekutif, sehingga substansi teknis Raperda tersebut dapat efektif dan terlaksanakan secara sempurna.

Akhirnya, sambung Pathul, sekali lagi atas nama Pemkab Lombok Tengah menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua, wakil ketua dan para anggota dewan yang terhormat atas kebersamaan dan kerjasamanya.

Ia juga berharap, semua tahapan yang sudah terlaksana menjadi catatan penyempurnaan demi paripurnanya substansi yang diatur dalam peraturan daerah ini.

“Demikian pendapat kami terhadap rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pembinaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan,” ucapnya.

Ia berharapkan Ranperda ini dapat dibahas sesuai jadwal untuk mendapat persetujuan. “Dan pada akhirnya dapat kita menetapkan sebagai peraturan daerah Kabupaten Lombok Tengah,” pungkasnya.

Komisi II Paparkan Pentingnya Perda

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Lombok Tengah HL Kelan menuturkan, penting ada Perda untuk melakukan penataan. Pasalnya, pasar modern maupun pasar rakyat ini, bukan hanya mengatur jumlahnya. Terlebih selama ini dalam penataan pasar mulai dari Peraturan Pemerintah (PP) kemudian Peraturan Menteri (Permen). Kemudian loncat ke Peraturan Bupati (Perbup) tanpa ada Perda.

“Sampai dengan saat ini Perda belum ada, makanya kami terpanggil untuk segera membuat perda ini. Point pertamanya mengatur retail modern yang menjamur. Misalkan mengatur jaraknya dengan pasar rakyat, hingga jam buka,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Hal itu penting, agar pemerintah juga memberikan kesempatan bagi para pedagang kecil. Dan yang terpenting, kemitraan antara pedagang di pasar rakyat dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan toko swalayan atau ritel modern. Dalam Rapreda saat ini, minimal 10 persen produk lokal harus bisa masuk ke ritel modern itu.

“Misalkan Alfamart atau Indomart tidak boleh berdampingan dengan usaha kecil, di daerah- daerah lain sudah ada aturannya. Tapi kita ini belum ada karena kendalanya kita terlalu banyak instansi yang mengatur. Meski kita punya kantor perizinan satu atap, tapi tidak berfungsi dengan baik,” tegasnya.

Seperti misalnya di Disperindag mengeluarkan izin, begitu juga di perizinan, dan dinas lainnya mengeluarkan izin. Sehingga ke depan perizinan untuk ritel modern ini harus di satu atap agar bisa terkontrol dengan baik. Karena pihaknya tidak bisa menafikan bahwa selama ini keluarnya izin tidak bisa terkontrol.

“Izin usaha prinsip keluar dari Perindag, izin pembangunan keluar dari PUPR, begitu juga izin yang lain- lain. Jadi belum menyatu dan seolah-olah tidak ada koordinasi antara instansi yang satu dengan yang lain dan ini ada pembiaran. Makanya kita akan atur dalam Perda itu,” ungkapnya.

Pihaknya memang mengaku persaingan konsumen antara pedagang di pasar rakyat dengan ritel modern ini memang sehat. Tapi jika berbicara pedagang- pedagang kecil ini akan menjadi tidak sehat, karena tidak akan pernah bisa pedagang kecil menyaingi ritel modern yang berkembang pesat saat ini.

“Ada tiga opsi yang kita buat dalam Raperda itu, dalam rangka menata. Pertama opsi jarak bisa mungkin 1 km, yang kedua jumlah penduduk/10 ribu satu ritel modern. Ini contoh di Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya penduduknya 8000 tapi jumlah sudah ada enam. Dan ketiga kuota, mungkin satu kecamatan boleh bangun 10 dan seterusnya. Nanti opsi mana yang kita ambil,” pungkasnya. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.