Ketua DPRD Lotim Desak Dinkes Evaluasi Pelayanan RSUD Selong

oleh -1.688 views
oleh
yusri
Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri

LOMBOKSATU.com – Ketua DPRD Lombok Timur Muhammad Yusri mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) agar segera mengevaluasi laporan dugaan pelayanan tidak profesional di RSUD R. Soedjono Selong.

Ia menyampaikan permintaan ini setelah menanggapi pengaduan masyarakat yang viral melalui surat terbuka yang diunggah lewat laman Facebook Muhamad Ali yang berprofesi sebagai dosen itu.

Keluarga pasien telah mengirimkan surat pengaduan kepada Bupati Lombok Timur, Ketua DPRD Lombok Timur, Direktur RSUD R. Soejono Selong, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan NTB.

“Dinkes harus segera mengevaluasi laporan ini dan memperbaiki sistem pelayanan pasien,” tegas Yusri pada Rabu, 3 Juni 2025. Ia juga menekankan pentingnya sikap ramah dari tenaga kesehatan demi mendukung pelayanan yang optimal.

“Jika pengaduan terbukti benar, Dinkes wajib segera memperbaiki sistem pelayanan,” tegas politisi Gerindra itu.

Menurutnya, Dinkes berperan penting dalam mengawasi dan memberikan dukungan teknis terhadap RSUD yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti mendorong RSUD BLUD untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengembangan inovasi, standarisasi, dan akreditasi.

“Termasuk memastikan RSUD BLUD menjalankan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan standar pelayanan kesehatan yang berlaku, serta melakukan evaluasi dan monitoring kinerja secara berkala,” ucapnya.

Selain itu, ia mendesak Direktur RSUD Soedjono untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas layanan yang berorientasi pada kepuasan pasien.

Menurutnya, rumah sakit harus menjadi tempat yang ramah, cepat tanggap, serta transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik, terutama terkait prosedur pelayanan, waktu tunggu, hingga ketersediaan fasilitas dan tenaga medis.

“Sudah saatnya RSUD Soedjono berbenah secara menyeluruh, baik dari sisi manajemen, pelayanan medis, hingga SDM, agar mampu bersaing dan menjadi rumah sakit rujukan yang profesional dan humanis,” tegasnya.

Yusri juga mengapresiasi keberanian keluarga pasien yang melaporkan kejadian ini. “Kita perlu menghargai laporan ini dan menjadikannya bahan evaluasi perbaikan layanan,” ujarnya.

Namun, ia menyayangkan insiden ini terjadi justru ketika RSUD sedang berupaya meningkatkan kualitas layanan. “Kami akan meminta penjelasan lengkap dari pihak rumah sakit,” tambahnya.

Lebih jauh, Yusri mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Bupati H. Haerul Warisin dan Wakil Bupati HM Edwin Hadiwijaya, untuk memastikan kebijakan layanan kesehatan yang merata dan berkualitas.

Ia menegaskan bahwa pemenuhan hak kesehatan masyarakat, terutama warga kurang mampu, harus sesuai dengan visi Lotim SMART. “Kami mendorong implementasi kebijakan nyata dan koordinasi intensif guna mewujudkan layanan kesehatan bermutu,”tegas Yusri.

Ia juga menambahkan bahwa Dinkes harus memastikan evaluasi kinerja RSUD benar-benar menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

Kronologi kejadian bermula ketika Muhammad Ali mengantarkan anaknya ke RSUD Selong pada Senin (2/6/2025) untuk pemeriksaan kesehatan persyaratan magang luar negeri. Hasil laboratorium menunjukkan reaktif Hepatitis B, sesuai diagnosis sebelumnya di Mataram.

Ketegangan muncul saat Ali meminta penjelasan lebih rinci. “Dokter berbicara dengan nada tinggi, ‘Tidak ada obatnya dan tidak bisa diobati,’ sambil bersikap tidak profesional,” ungkap Ali.

Ia melanjutkan, dokter kemudian berdiri dengan gestur mengintimidasi. “Saat kami keluar ruangan, terdengar suara benda terbanting. Kami merasa terkejut, bingung, dan terhina,” tutur Ali menceritakan pengalamannya.

Bahkan orang tua pasien juga menulis surat terbuka yang lansung di share ke akun Facebook pribadinya, Muhamad Alie. Berikut surat terbuka yang di share:

SURAT TERBUKA UNTUK LOMBOK TIMUR

Hari ini saya mengalami langsung wajah buram layanan publik di RSUD R. Soejono Selong. Anak saya, yang hendak mengikuti program magang luar negeri, harus menjalani pemeriksaan kesehatan secara mandiri karena tidak ditanggung BPJS.

Kami datang sebagai pasien umum, dan pemeriksaan awal berjalan lancar, hingga hasil lab menunjukkan reaktif Hepatitis B.

Sebagai orang tua, saya ingin tahu tindakan medis lanjutan. Tapi respons dokter sangat mengejutkan. ketus, dingin, dan tanpa empati. Bahkan saat saya mempertanyakan perbedaan sikap beliau ketika praktik di rumah sakit swasta miliknya, saya justru dibentak dan ditantang. Ini bukan soal saya semata.

Beberapa tenaga medis yang saya temui mengatakan, “Orangnya memang begitu.” Lantas, berapa banyak pasien yang mungkin sudah menjadi korban tapi memilih diam? Saya menulis ini untuk mendesak:

Bupati & Direktur RSUD meninjau ulang sistem pengawasan; Dikes & DPRD melakukan evaluasi menyeluruh, terutama soal konflik kepentingan dokter PNS yang juga punya RS swasta;
Ombudsman turun tangan agar kejadian serupa tak terulang.

Pelayanan kesehatan adalah ruang kemanusiaan. Dan tanpa empati, ruang itu menjadi tempat yang menakutkan, bukan menyembuhkan.