LOMBOKSATU.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lombok Timur (Lotim) NTB menggelar media gathering bersama jurnalis guna mensukseskan tahapan pemilu 2024.
Kegiatan yang berlangsung di kawasan wisata Tetebatu itu dihadiri komisioner, sekretaris, kabag, dan jajaran sekretariat KPU Lombok Timur serta Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB.
Ketua KPU Lombok Timur Dr. M Junaidi mengatakan, kolaborasi KPU bersama media ini sangat penting untuk memberikan informasi kepada publik sehingga pemilu 2024 nanti sukses.
“Kami berharap media dapat memberikan informasi kepada KPU sebagai guiding dalam menjalankan tahapan proses pemilu,” ungkap Junaidi, Ahad (25/12/2022).
Sampai saat ini, KPU sudah melaksanakan perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan sekarang tahapannya sudah melaksanakan perekrutan panitia pemungutan suara dan tesnya akan ditutup 30 Desember mendatang.
“Proses rekrutmen PPS ini akan dilakukan tes tulis selama 6 hari mulai tanggal 6-11 Januari 2023 mendatang yang saat ini pendaftarnya sudah mencapai 2700 pendaftar,” terangnya.
Ia berharap, dukungan insan pers untuk memberikan informasi yang terkait dengan pemilu sehingga publik mengetahui. “Kami sangat berharap semua masyarakat mendukung suksesnya pemilu 2024 nanti,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Devisi Hukum dan Pengawasan KPU NTB Dr. Yan Marli memaparkan soal adanya perubahan daerah pemilihan (Dapil) di NTB secara keseluruhan termasuk Dapil DPR RI yang sebelumnya Dapil NTB I adalah Sumbawa.
Padahal yang lebih pas dan sesuai dengan aturan Dapil NTB I itu semestinya di Ibukota Provinsi, namun ia mengaku kurang mengerti bagaimana prosesnya dulu sehingga pusat ibukota jadi Dapil II.
Untuk itu, pihaknya telah merancang perubahan dapil dengan beberapa rancangan berdasarkan 7 prinsip yang harus dipenuhi dalam proses, kemudian akan ditentukan oleh KPU RI.
Tujuh prinsip tersebut yakni, kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada pada cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.
Terkait kerawanan konflik ia menegaskan, sejauh ini pihaknya selalu melaksanakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan untuk NTB cukup aman Meskipun perspektif Bawaslu, indeks kerawanan konflik memang lebih tinggi. Namun berdasarkan proses pemilu sebelumnya masih relatif kondusif.
