LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas keterlambatan penanganan kelangkaan gas elpiji 3 kg yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.
Permintaan maaf tersebut disampaikan dalam kegiatan dengar pendapat bersama Gerakan Elemen Masyarakat Peduli Rakyat (GEMPUR) di ruang rapat Bupati, Senin (13/4/2026).
Bupati menjelaskan bahwa kondisi ini merupakan kejadian pertama yang tidak terprediksi sebelumnya, terutama di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat Lombok Timur sejak akhir tahun 2025 hingga triwulan pertama tahun 2026.
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, lanjutnya, berkomitmen untuk segera mengambil langkah strategis guna mengatasi persoalan tersebut. Salah satunya dengan memperkuat Satuan Tugas (Satgas) pengawasan distribusi elpiji 3 kg dengan melibatkan masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya.
Selain itu, Pemda juga berencana mengusulkan penambahan kuota elpiji 3 kg kepada Pertamina guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Menanggapi tuntutan GEMPUR, pemerintah daerah juga membuka ruang bagi pemberdayaan pengecer. Keberadaan pengecer dinilai dapat membantu menjangkau masyarakat, terutama di wilayah dengan hambatan geografis.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juani Taofik, memastikan bahwa stok elpiji di Depo Ampenan dalam kondisi aman dan sesuai kuota. Ia menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada distribusi yang perlu diawasi secara lebih ketat.
Pemerintah daerah pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut berperan aktif dalam mengawal distribusi elpiji agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.
