Dugaan Keterlibatan Dewas dan Pihak Lain Dalam Kasus BLUD (Bagian 7)

oleh -1.820 views
Foto ilustrasi (dok/Darwis)
Foto ilustrasi (dok/Darwis)

Sejumlah Oknum Pejabat Diduga “Pasang Badan” Hingga Urunan Uang

Kasus dugaan korupsi BLUD tidak hanya menguras pikiran para tersangka, sejumlah oknum pejabat lain di Lombok Tengah juga diduga putar kepala. Diduga, selama ini sejumlah oknum pejabat terpaksa harus berpikir keras untuk menyelamatkan atasan mereka dari jerat hukum. Benarkah demikian?

DARWISLombok Tengah

Dugaan aliran dana ke sejumlah petinggi di Lombok Tengah tampaknya menjadi atensi sejumlah oknum pejabat di organisasi perangkat daerah (OPD).

Sejumlah oknum pejabat di daerah ini, diduga kompak “pasang badan” menyelamatkan beberapa nama penting yang tidak lain merupakan atasan mereka.

Dalam upaya ini, sejumlah oknum pejabat tersebut diduga ikut nimbrung dalam hal yang sebenarnya bukan menjadi tugas mereka. Bahkan, beberapa di antaranya diduga urunan untuk membiayai berbagai keperluan yang sekiranya berdampak pada BLUD agar kasus yang menjerat Dirut RSUD Praya, dr. Muzakir Langkir tersebut tidak merembet ke pihak-pihak lain.

Bahkan, kegiatan beberapa pihak yang memiliki keterkaitan dengan kasus BLUD yang seharusnya dibiayai Negara, diduga kerap dibantu dari dana urunan oknum pejabat Lombok Tengah.

Tidak hanya oknum kepala OPD, sejumlah oknum pejabat dengan gaji pas-pasan pun, konon ikut digaruk. Karena takut dengan atasan, mereka pun terkadang harus putar otak, bahkan terkadang menggunakan anggaran program di instansi mereka.

Tidak hanya itu, jika ada perkembangan yang berpotensi “membahayakan”, mereka pun ramai-ramai pasang badan, misalnya dengan meloby para pihak yang diduga menjadi akar persoalan yang sedang dihadapi dengan berbagai motif. Ada yang memang ikhlas membantu, tapi tidak sedikit yang diduga sekedar hanya cari “panggung” dan kepercayaan dari atasannya.

Hal ini tetu menimbulkan tanda tanya besar, jika kasus BLUD memang dianggap tidak “membahayakan” sejumlah oknum petinggi di daerah ini, intervensi semacam ini tidak perlu terjadi.

Sebaliknya ini mengindikasikan bahwa ada persoalan yang ingin ditutupi dari kasus yang tengah ditangani Kejari Lombok Tengah tersebut.

Jika benar demikian? Di samping berpotensi menguras uang Negara, kasus ini tentu berpotensi merusak tatanan birokrasi dan moral oknum pejabat di daerah ini. Hal ini tentu juga harus diatensi oleh Aparat Penegak Hukum (APH), tidak hanya duduk manis menunggu laporan masyarakat.

Dalam hal ini, wartawan telah mengantongi beberapa bukti terkait intervensi atau keterlibatan para ASN di Lombok Tengah dalam mengamankan kasus BLUD yang tentunya bisa di pertanggungjawaban di depan hukum (Bersambung)

No More Posts Available.

No more pages to load.