Sidang Paripurna DPRD Lotim Bahas Raperda dan Hibah Tanah

oleh -37 views
Sidang paripurna DPRD Lombok Timur
Sidang paripurna DPRD Lombok Timur

LOMBOKSATU.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan Rapat Paripurna II Masa Sidang I guna membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisatif DPRD dan persetujuan terhadap Hibah Aset/Barang milik Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Sidang yang berlangsung Selasa (19/10/2031) dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD HD Paelori di dampingi oleh Ketua DPRD Murnan beserta Wakil Ketua M. Badran Achsyd, dan dihadiri langsung oleh Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy.

Dua Raperda yang diajuan DPRD Lombok Timur yaitu Raperda tentang Perlindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

“Pembentukan Perda Kabupaten Lombok Timur tahun 2021, maka DPRD mengajukan 2 Rancangan Perda usul Prakarsa/inisiatif DPRD,” kata LALU MUHAMMAD ALI, SH Sekretaris Bapemperda DPRD Kabupaten Lombok Timur.

Usulan Raperda Perlindungan Pekerja Migran Asal Daerah Kabupaten Lombok Timur di inisiasi DPRD karena melihat dari tahun ke tahun masyarakat Lombok Timur untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri semakin besar.

Menurutnya, peningkatan jumlah pengiriman tenaga kerja ke luar negeri ini disebabkan oleh kondisi lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan pencari kerja.

Pada paripurna ini juga DPRD lewat Komisi I memberikan persetujuan terkait Hibah sebagian Tanah Aset/Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2021.

Aset itu berupa tanah milik daerah yang diberikan kepada Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren dengan beredoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Acuan itu Pasal 68 ayat 10, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara yang dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non komersial dan penyelenggaraan pemerintah daerah.

“Untuk penertiban dokumen dan penggunaan lahan-lahan yang merupakan aset Daerah Kabupaten Lombok Timur perlu dilakukan pemindah tanganan aset daerah dalam bentuk hibah dari Pemerintah Kabupaten Lombok Timur,” ungkap Muallani.

Aset milik daerah dalam bentuk tanah yang disetujui setelah Komisi I DPRD kabupaten Lombok Timur telah melakukan kajian dan turun langsung ke lokasi yaitu Yayasan Ponpes Al-Istiqomah NW Suralaga seluas ± 3.100 m2, Yayasan Ponpes Maraqitta’limat Mamben Kecamatan Wanasaba seluas ± 2.000m2.

Selain itu, pemda juga memberikan hibah ke Yayasan Ponpes Al-Hafizin NW Anjani di Desa Loyok Kecamatan Sikur seluas ± 2.700 m2, Yayasan Ponpes UNWATUL FALAH NW Suralaga di Dusun Kopong Desa Tebaban Kecamatan Suralaga seluas 4.000 m2. Total keseluruhan yang diusulkan oleh Bupati untuk dihibahkan seluas ± 11.800 m2 .

No More Posts Available.

No more pages to load.