Bupati Loteng Terima Piagam Penghargaan WTP

oleh -46 views
Bupati saat menerima piagam penghargaan WTP untuk Lombok Tengah yang ke sembilan kalinya
Bupati saat menerima piagam penghargaan WTP untuk Lombok Tengah yang ke sembilan kalinya

LOMBOKSATU.com – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia perwakilan Provinsi NTB kembali memberikan apresiasi pengelolaan keuangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah berupa WTP.

Untuk kesekian kalinya, tahun 2021 Lombok Tengah kembali memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian, saat ini Lombok Tengah telah memperoleh predikat WTP sebanyak 9 kali berturut-turut.

Piagam penghargaan dari BPK diterima kepada Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri di Senggigi Kabupaten Lombok Barat, Senin kemarin (11/10/2021).

Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kepala perwakilan beserta seluruh jajaran BPK Perwakilan NTB atas penghargaan yang diberikan ini.

Bagi Bupati pihak BPK perwakilan NTB telah menyelesaikan tugasnya dalam melaksanakan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan sangat baik, profesional, dan berintegritas.

Ia menyebutkan, apapun hasil dari pemeriksaan yang telah dilaksanakan tersebut, merupakan hasil yang akan diterima sebagai bahan evaluasi untuk menjadi lebih baik di waktu-waktu mendatang.

“Kami percaya BPK telah melaksanakan tugasnya secara profesional, untuk selanjutnya tugas kami adalah memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki dan menjalankan setiap rekomendasi yang diberikan” ujarnya usai menerima Piagam Penghargaan tersebut.

Dalam pandangan Bupati, pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK bukanlah untuk mencari-cari celah kesalahan pemerintah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Akan tetapi pemeriksaan oleh BPK sejatinya dalam rangka memberikan pembinaan dan bimbingan sehingga dapat melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah yang akuntabel.

Dengan demikian audit keuangan yang dilakukan BPK, merupakan suatu kebutuhan wajib bagi pemerintah daerah untuk mengukur sejauh mana kualitas kinerja akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada BPK Perwakilan NTB, sekiranya selama melaksanakan tugas pemeriksaan terdapat kendala-kendala teknis di lapangan. Kami berharap untuk seterusnya BPK senantiasa memberikan kami bimbingan dan pembinaan agar kami menjadi lebih baik di dalam mengelola keuangan daerah,” jelasnya.

Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak cepat puas atas predikat WTP ini dan melupakan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar, akan tetapi predikat ini harus menjadi spirit untuk bekerja lebih baik lagi.

“Saya minta agar kedepannya kinerja keuangan di masing masing OPD untuk ditingkatkan lagi. Saya tidak ingin dengar ada temuan-temuan penyimpangan keuangan yang akan mencederai predikat Kabupaten terbersih selama 9 kali itu,” pintanya.(Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.