Mediasi Ricuh, Warga Tetap Tolak Penjabat Kades Lekor

oleh -164 views
Suasana mediasi memanas sesaat setelah forum kadus walkout
Suasana mediasi memanas sesaat setelah aksi walkout Forum Kadus

LOMBOKSATU.com – Mediasi warga bersama tokoh masyarakat terkait polemik Penjabat Kepala Desa Lekor di Kantor Camat Janapria, Rabu (18/08/2021) berlangsung ricuh.

Kericuhan terjadi, setelah aksi walkout sejumlah kepala dusun yang menyerahkan surat pernyataan hasil kesepakatan forum kadus sebanyak 32 orang tetap mendukung Lalu Suara sebagai penjabat kepala desa Lekor. Sedangkan 3 Kadus menolak.

Sikap kurang sopan tersebut kemudian memantik kemarahan para tokoh dan pimpinan lembaga desa lainnya. Beberapa di antaranya bahkan nyaris adu jotos. Beruntung Camat, Kapolsek dan Anggota DPRD Lombok Tengah Dapil IV, Ahmad Rifa’i bisa menenangkan warga.

Setelah kondisi tenang rapat mediasi berlanjutkan dengan mendengarkan pernyataan sikap warga dan lembaga desa lain terkait persoalan tersebut.

Sementara itu, Ketua Aliansi Lekor Bersatu (ALIBATU) Khairudin menyayangkan sikap forum Kadus yang meninggalkan forum rapat mediasi. Padahal rapat belum ada keputusan.

Menurutnya, sebagai tokoh di desa para Kadus seharusnya bisa bersikap lebih dewasa dengan membicarakan persoalan tersebut secara musyawarah mufakat, bukan malah menghindar seperti ini.

Pihaknya curiga aksi walkout tersebut sudah melalui perencanaan sebelumnya. Ia menduga sikap para Kadus tersebut bukan murni berdasarkan kepentingan masyarakat melainkan atas tekanan pihak-pihak tertentu.

Bahkan ia dan beberapa tokoh lainnya menuding Sekdes dan Ketua BPD Lekor sebagai dalang dari kekisruhan yang terjadi saat ini.

Namun hal itu dibantah Ketua BPD maupun Sekdes menyatakan bahwa tudingan tersebut hanya spekulasi pribadi yang tidak mendasar. Mereka tetap bersikukuh bahwa proses terbitnya SK penjabat sudah sesuai mekanisme dan peraturan yang ada.

Setelah melalui perdebatan cukup alot dan menegangkan, pimpinan sidang menawarkan tiga opsi. Pertama menerima Lalu Suara sebagai penjabat kepala desa sesuai SK Bupati, kedua penjabat harus berasal dari luar kecamatan dan opsi terakhir menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada bupati.

Camat Janapria H. Mahlan menyarankan agar warga legowo menerima Lalu Suara. Dengan menerima SK Bupati kata Mahlan, akan mempercepat proses pergantian antar waktu (PAW).

Sebaliknya jika kembali dari proses awal, tentu akan membutuhkan waktu lama untuk penerbitan SK. Hal tersebut tentu akan menghambat proses PAW dan program di Desa Lekor.

Jika SK Lalu Suara bisa berjalan dengan baik, proses PAW bisa terlaksana selambat-lambatnya September mendatang.

Namun warga menolak mentah saran mantan pejabat Dinas Perhubungan tersebut. Setelah melalui diskusi tertutup, peserta rapat memutuskan tetap menolak Lalu Suara.

Mereka sepak menyerahkan persoalan ini ke bupati. Dengan catatan, penjabat kepala desa tidak boleh dari pegawai kecamatan Janapria. Mereka juga meminta penjabat harus putra asli Desa Lekor.

Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh seluruh peserta rapat kecuali Ketua BPD Lekor, Ikiriadi. Selanjutnya, warga akan menyerahkan permohonannya ke bupati melalui anggota DPRD Lombok Tengah Ahmad Rifa’i dan para tokoh di Desa Lekor.

Adapun Camat Janapria mengaku tidak bersedia mengantar surat tersebut. Ia berdalih, sebagai bawahan pihaknya harus mengamankan SK Bupati. Sehingga tidak etis jika mengantar surat penolakan.

Sementara Ahmad Rifa’i menghargai keputusan para tokoh dan ketua lembaga Desa Lekor. Menurutnya, pertemuan tersebut merupakan langkah terbaik dalam menyelesaikan polemik ini.

Ia menjelaskan, pernyataan sikap para tokoh dan pimpinan lembaga desa yang bisa menjadi dasar bupati mengambil sikap bijak dalam dalam mengakomodir kesepakatan warga bersama tokoh-tokoh.

Adapun pernyataan sikap 23 orang dalam Forum Kadus yang telah menyerahkan persetujuan mendukung Lalu Suara tidak bisa menjadi alasan kuat untuk mempertahankan Lalu Suara karena kesepakatan itu di luar agenda rapat bersama.

Namun demikian, surat pernyataan sikap Forum Kadus akan tetap disampaikan ke Bupati. “Kita harus adil. Termasuk aksi walkout mereka akan kami sampaikan ke bupati,” imbuh Rifa’i.

Untuk itu pihaknya mengimbau warga agar sabar menunggu keputusan bupati dan menjaga kondusifitas di desa Lekor, karena kalau tidak kondusif, warga sendiri yang bakal rugi.

Sementara itu informasi yang berhasil dihimpun wartawan, sejak SK terbit, Lalu Suara tidak pernah masuk kerja, baik di Kantor Desa Lekor maupun Kantor Camat. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.