Diduga Lakukan KDRT, Istri Pertama Polisikan Suaminya

oleh -297 views
BN (kiri) bersama putrinya melaporkan suaminya dengan didampingi kuasa hukum

LOMBOKSATU.com – Diduga kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), seorang oknum pengelola SPBU di Praya berinisial LH harus berurusan dengan polisi. LH dilaporkan ke Unit PPA Polres Lombok Tengah oleh BN, istri pertamanya lantaran diduga kerap melakukan tindakan kasar terhadap keluarganya.

Dalam konferensi Persnya, Rabu (10/03/2021), BN didampingi putri dan kuasa hukumnya mengatakan, kasus ini berawal dari poligami yang dilakukan oleh suaminya tahun 2018 dengan LRZ, salah seorang ASN Pemkab Lombok Tengah.

Saat itu, LH memintanya menandatangani surat persetujuan poligami, namun ia tolak. Setelah itu lima bulan, LH mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama (PA) Praya. Setelah melalui proses sidang yang cukup alot, beberapa waktu lalu pihak PA Praya mengabulkan gugatan suaminya.

Tidak terima dengan putusan hakim, pihaknya kemudian mengajukan banding. Namun siapa sangka, langkah hukum yang diambilnya justeru membuat suaminya semakin marah. Sejak mengetahui pengajuan banding, dan sejak saat itu juga perlakuan suaminya berubah drastis. LH yang selama ini baik mendadak jadi pribadi yang kasar dan tempramental.

Dituturkan, sejak saat itu LH hampir setiap hari marah-marah tanpa alasan yang jelas. Bahkan saat terlibat pertengkaran dengannya LH selalu mengusir dirinya. Parahnya lagi LH diduga beberapa kali mencoba menabrak anaknya dengan mobil. Ia juga mengaku disekap di rumah dan tidak diizinkan berhubungan dengan keluarganya.

Setelah berunding dengan keluarga, BN akhirnya membawa kasus tersebut ke ranah hukum. “Bagaimana kami tidak lapor polisi, rumah sudah seperti neraka. Anak saya mengalami tekanan psikologis yang luar biasa,” kata BN sambil menangis.

Selain itu lanjut BN, tahun 2019 kasus poligami ini sudah dilaporkan salah satu LSM ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lombok Tengah, namun belum ada tindakan sampai saat ini. Belakangan baru diketahui bahwa kasus tersebut mengendap lantaran diduga ada intervensi dari salah seorang keluarga suaminya yang saat ini menjadi pejabat eselon dua di Lombok Tengah. “Kepala dinas itu bilang ke anak saya bahwa kasus ini meman sengaja ditahan atas perintahnya,” ungkapnya.

Sementara itu kuasa hukum BN, Lalu Padlurahman menjelaskan, sejauh ini penanganan kasus tersebut masih dalam pemeriksaan pelapor. Sementara untuk terlapor masih belum dijadwalkan.

Pihaknya berharap kepada pihak kepolisian agar memproses kasus ini secara obyektif. Begitu juga halnya dengan Pemkab Lombok Tengah diminta memberikan sanksi kepada LRZ yang saat ini berstatus sebagai ASN.

Sementara itu LH selaku terlapor beberapa kali dicari, namun belum bisa dimintai keterangan terkait persoalan ini. Begitu juga Plt. Sekda Lombok Tengah HL Idham Khalid yang dihubungi via handphone guna memberikan penjelasan terkait kasus yang menimpa anak buahnya itu enggan berkomentar. “Langsung ke pak Nazili saja dek,” kata Idham via whatsapp.

Informasi yang dihimpun wartawan, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) bernah bersurat meminta pemerintah Lombok Tengah segera menindaklanjuti laporan perihal poligami yang melibatkan oknum pegawai lingkup Pemkab Loteng dan segera melaporkan hasilnya ke KASN.

Surat ke pemerintah Lombok Tengah dengan nomor R-2752/KASN/9/2020 tertanggal  22 september 2020 tersebut ditandatangani oleh Komisioner KASN Tasdik Kinanto. Di dalamnya memerintahkan Pemkab Loteng segera melakukan pemeriksaan atas LRZ dan melaporkan hasilnya ke KASN. (dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.