LOMBOKSATU.com – Pengembalian dana Bansos ke kas negara pada Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Lombok Timur NTB tahun 2020 lalu mencapai Rp47 miliar lebih.
Terkiat hal itu, Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy menegaskan pentingnya ikhtiar optimal agar semua pihak yang berhak menerima mendapatkan haknya.
Dengan demikian, pengembalian dana ke pusat dapat ditekan secara bertahap. “Jangan ada lagi pengembalian dana dalam jumlah besar ke kas negara,” tegas bupati.
Pada Rakor Evaluasi Program Sembako yang berlangsung Senin (25/10/2021), bupati meminta agar seluruh pihak yang terlibat menemukan mekanisme agar tidak ada pengembalian dalam jumlah besar.
Ia melihat, keterlibatan aktif pemerintah desa menjadi penting, karena desa yang paling mengetahui kondisi sesunguhnya dari warga masing-masing.
Pimpinan Cabang BRI Selong M Aroef Syarifudding menjelaskan, pada tahun 2020 lalu, dana Rp.47 miliar lebih kembali ke kas negara. Ia menyebutkan, dari 139.187 KPM di Lombok Timur 7.327 di antaranya tidak bertransaksi.
Hal ini karena berbagai faktor, mulai dari KPM meninggal, menjadi buruh migran, pindah daerah, di bawah umur, sakit jiwa, hingga KPM yang statusnya berubah sudah mampu serta KPM belum melengkapi administrasi.
Dana yang tersedia terpaksa kembali sesuai pedoman umum yaitu setelah tidak terealisasi dalam kurun tiga bulan.
Oleh karena itu, ia meminta dukungan pendamping, baik tingkat desa maupun kecamatan, agar berbagai kondisi tersebut dapat dibenahi sehingga mengurangi KPM yang tidak bertransaksi dan KPM mendapatkan sesuai haknya.
“Kalau kami siap mencairkan,” jelasnya. Ia berharap per-31 Oktober sebagai batas akhir penyaluran tidak ada pengembalian lagi.
Sekda Lombok Timur H. Muhammad Juaini Taofik yang memimpin rapat tersebut berharap minimal 95% bantuan dapat terdistribusi. Karena keterbukaan dan kerja sama semua pihak sangat penting.
Hadir dalam rapat, Kapolres dan Wakapolres Lombok Timur, Dandim 1615 Lombok Timur, Kepala Dinas Sosial dan Koordinator Daerah BPNT. Sementara polsek, camat, dan kepala desa secara daring.
