LOMBOKSATU.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur menggelar sosialisasi penggunaan elpiji 3 kg kepada kelompok peternak ayam sebagai upaya menertibkan pemanfaatan gas bersubsidi.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin menegaskan peternak ayam termasuk pihak yang tidak berhak menggunakan elpiji 3 kg karena gas tersebut diperuntukkan bagi masyarakat miskin.
“Saya berharap mulai saat ini, sedikit demi sedikit dirubah dan menggunakan elpiji non-subsidi,” tegasnya di hadapan para peternak, Jumat (17/04/2026) di Pendopo Bupati.
Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari keluhan masyarakat terkait sulitnya memperoleh elpiji 3 kg dalam beberapa waktu terakhir.
Berdasarkan evaluasi pemerintah daerah, meningkatnya penggunaan elpiji subsidi oleh pihak yang tidak berhak, termasuk peternak, menjadi salah satu penyebab terganggunya distribusi.
Selain itu, kondisi tersebut diperparah oleh meningkatnya jumlah pengguna elpiji subsidi serta adanya pembelian berlebih oleh masyarakat.
Bupati menjelaskan pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan dalam penentuan agen, jumlah pangkalan, maupun kuota elpiji.
Hal tersebut merupakan kewenangan Pertamina. Oleh karena itu, Pemda hanya dapat mengusulkan penambahan kuota sebagai langkah jangka pendek.
Sementara itu, melalui edaran yang telah dikeluarkan, pemerintah daerah menegaskan bahwa elpiji 3 kg hanya diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Adapun pelaku usaha seperti peternak, hotel, restoran, jasa las, usaha pertanian, dan binatu tidak diperkenankan menggunakannya.
Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan, Satgas elpiji yang telah dibentuk terus melakukan pengawasan di lapangan.
Meski demikian, Bupati mengakui bahwa keberadaan peternak ayam memiliki peran penting dalam perekonomian daerah.
Oleh karena itu, pemerintah daerah berupaya mencari solusi yang seimbang, termasuk mendorong peralihan penggunaan elpiji secara bertahap ke non-subsidi.
Pemda juga berencana membantu proses penukaran tabung elpiji bagi peternak, sebagaimana yang telah dilakukan di Kecamatan Suralaga.
“Peternak adalah mitra pemerintah. Tanpa mereka, kebutuhan daging ayam dan telur tidak akan terpenuhi. Karena itu kita cari solusi bersama,” ujarnya.
Selain itu, Pemda juga mengusulkan kepada pemerintah pusat agar distribusi elpiji subsidi ke depan menggunakan sistem berbasis desil, yakni hanya diperuntukkan bagi masyarakat pada kelompok ekonomi terbawah.
Bupati berharap para peternak dapat memahami kebijakan tersebut dan mendukung upaya pemerintah dalam menata distribusi elpiji agar lebih tepat sasaran.
Kegiatan sosialisasi yang diisi dengan dialog ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Lombok Timur, Muhammad Juaini Taofik, serta sejumlah pimpinan OPD terkait.
