LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menerima Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Selong Gatot Setio Harijono di Ruang Kerjanya, Rabu (12/3/2025).
Bupati Haerul menyambut hangat kunjungan KPPN Selong tersebut dan menyampaikan komitmen untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran yang dikelola pemerintah daerah dari berbagai sumber.
Ia berharap komunikasi dan koordinasi baik yang telah terjalin selama ini dapat terus ditingkatkan demi percepatan proses pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat demi mewujudkan Lombok Timur SMART.
Dalam kunjungan itu, Gatot menyampaikan sejumlah isu terkait tugas KPPN Selong melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kepala KPPN yang didampingi sejumlah kepala seksi dan pejabat fungsionalnya menyampaikan bahwa tahun 2025 ini dana transfer ke daerah (TKD) Lombok Timur mencapai Rp 2,731 triliun lebih.
Jumlah tersebut naik dibanding tahun 2024 lalu yaitu 2,638 triliun lebih. Peningkatan terjadi pada dana alokasi umum (DAU) yang naik dari Rp 1,462 triliun lebih menjadi Rp 1,567 triliun lebih.
Peningkatan juga terjadi pada dana bagi hasil (DBH) dari Rp 106,56 miliar menjadi Rp 182,6 miliar. Dana alokasi khusus (DAK) non fisik juga mengalami penambahan dari Rp 526,38 miliar menjadi Rp 561,74 miliar.
Sementara itu dana desa dan insentif fiskal mengalami penurunan dari Rp 287,05 milar menjadi Rp 281,83 miliar. Padahal pada tahun sebelumnya tidak terdapat pagu intensif fiskal bagi Lombok Timur.
Termasuk mengalami penurunan adalah dana alokasi khusus (DAK) fisik dari sebelumnya Rp 256,19 miliar menjadi Rp 119,91 miliar. Dari jumlah tersebut penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan mendapat alokasi terbesar yaitu Rp 79,503 miliar lebih.
Gatot berharap manajemen lelang dalam proyek DAK fisik dapat dipercepat sehingga proses pembangunan dapat berjalan tepat waktu dan tidak meninggalkan masalah.
Ia juga menyinggung pencairan tunjangan hari raya (THR) yang harus dilakukan dalam waktu dekat. termasuk mengingatkan pencairan dana desa yang tahun sebelumnya mengalami keterlambatan akibat keterlambatan APBDes.
