LOMBOKSATU.com – Pajak gelaran Word Superbike Kompetition (WSBK) mulai dipertanyakan DPRD Lombok Tengah. Pasalnya, Pemkab Lombok Tengah belum menerima sepeserpun pajak dari pihak penyelenggara.
Anggota DPRD Loteng Lalu Ramdhan mengaku tidak habis pikir kenapa pihak MGPA selaku penyelenggara belum menyetor pajak ke Pemkab Lombok Tengah, padahal WSBK sudah berakhir lebih dari dua pekan.
“Aneh sekali, WSBK sudah berakhir dua pekan tapi pajak belum diterima oleh tuan rumah,” kata Ramdhan, Senin (27/03/2023).
Atas kelalaian tersebut, pihaknya mendukung langkah Pemkab Lombok Tengah dengan bersurat ke MGPA.
“Saya tidak habis pikir dengan pihak MGPA, kenapa untuk urusan sepele seperti ini diabakan,” kata Ramdhan.
Sebab lanjutnya, yang mengirimkan surat ini, kan bukan pribadi namun ini negara, sehingga itu harus di taati oleh pihak MGPA. Jika tidak diindahkan, pihaknya mendorong agar Pemkab Lombok Tengah mengambil tindakan tegas.
“Saya jengkel kok sampai di surati, padahal bayar pajak WSBK itu kewajibannya. Yang jelas jika sampai batas waktu yang telah ditentukan pemda, MGPA tidak mau bayar kewajibannya, mohon pemda harus tegas,” harapnya.
Terpisah Lalu Sunting Mentas anggota DPRD Loteng Daerah Pemilihan (Dapil) III Pujut Praya Timur, malah mempertanyakan MoU Pemda Loteng dengan MGPA dalam gelaran WSBK, seperti apa. Anehnya, Pemkab Loteng justeru tidak memasang target capaian pajak dari gelaran WSBK. (Dar)
