Antisipasi Inflasi, Bupati Ingatkan Masyarakat Ubah Gaya Hidup

oleh -554 views
Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy
Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy

LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengingatkan masyarakat untuk merubah pola dan gaya hidup di tengah naiknya BBM dan diperkirakan terjadinya inflasi.

Hal itu ditegaskan Sukiman saat rapat dengan seluruh kepala OPD, Camat dan Kepala Desa sebagai bentuk tindak lanjut rapat sebelumnya dengan kementerian.

Rapat yang berlangsung secara hybrid pada Selasa (6/9/2022) tersebut juga dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala BPS Lombok Timur, PT Pos, dan BPJS Ketenagakerjaan.

Diketahui, sebagai akibat dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) makan diperkirakan akan mengalami inflasi yang cukup signifikan.

Inflasi merupakan suatu keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang.

Terkait hal itu, Sukiman mengingatkan semua pihak untuk menekan inflasi dengan merubah pola dan gaya hidup, atau intinya dengan mengurangi pengeluaran yang tidak penting.

Kepada kepala desa dan camat, Bupati meminta agar melakukan pendataan terhadap masyarakat yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Kelompok ini diusulkan untuk menerima bantuan melalui pemerintah provinsi maupun kabupaten yang akan diverifikasi tim yang dibentuk pemkab.

Langkah tersebut demi memastikan semua masyarakat yang berhak menerima dana bantuan ini terpenuhi haknya. Tim tersebut akan melibatkan aparat penegak hukum dan inspektorat daerah serta OPD terkait lainnya.

Plh Sekda Lotim Baiq Miftahul Wasli pada kesempatan tersebut menekankan kepala desa agar memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak panik akibat kenaikan BBM saat ini.

Pemerintah telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasinya seperti bantuan sosial melalui kementerian sosial dengan anggaran Rp 12,4 triliun.

Selain itu pemkab melakukan refocusing anggaran sebesar dua persen, yaitu dana yang bersumber dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Sekda juga meminta masing-masing OPD dapat menyisir anggaran, termasuk ditangani melalui dana desa (DD) dengan besaran maksimal 30 persen.

No More Posts Available.

No more pages to load.