LOMBOKSATU.com – Program Echo Green telah membuka peluang generasi millenial di tiga kecamatan di Lombok Timur yakni Sembalun, Sambelia, dan Suela.
Echo Green ini mendorong inisiasi ekonomi hijau bagi petani perempuan dan pemuda dalam sektor pertanian berkelanjutan di Indonesia agar mampu membawa perubahan lebih baik.
Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan, Echo Green telah berhasil menumbuhkan perubahan positif baik bagi individu maupun kelompok yang ada di kecamatan tersebut.
Echo Green juga telah memfasilitasi dan mendampingi 16 desa untuk menyusun peraturan desa (Perdes) yang berkaitan dengan tata ruang desa inklusif dan tata guna lahan yang menjamin ekonomi, hak-hak perempuan dan petani muda.
Harapannya, melalui peraturan desa yang sudah disusun itu, masing-masing desa dapat mengembangkan potensi sumber daya yang dimilikinya secara maksimal.
Sekda Lotim HM Juaini Taofik yang menerima tim Echo Green, Kamis (16/7) di ruangan kerjanya memberikan apresiasi terkait pelaksanaan program Echo Green di Lombok Timur.
Program yang disokong Uni Eropa dan berlangsung sejak tahun 2020 lalu itu bertujuan mempromosikan inisiatif ekonomi hijau.
Terutama petani perempuan dan generasi muda di sektor pertanian berkelanjutan dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan ketahanan pangan.
Sekda mengajak masyarakat millenial untuk bertani, sebab bertani, kata Sekda mendidik jiwa menjadi produktif yang mampu memberikan ruang perubahan di masa depan.
Menurut Sekda, tanpa pertanian maka ketahanan pangan akan terganggu. Karena itu, ia berharap substansi Echo Green membuat masyarakat ikut berpartisipasi.
Sekda juga menyebut tata ruang desa memiliki kaitan dengan pertanian agar Lombok Timur dapat menjadi bagian dari pameran yang akan dilaksanakan Echo Green nantinya.
Hal itu juga bisa menjadi bagian dari promosi pariwisata. Apalagi di Lombok Timur banyak tempat-tempat pariwisata, di Sembalun ada potensi lahan milik TNGR yang bisa diajak berkolaborasi.
Jika melihat potensi dan pesoalan yang dihadapi oleh desa dan kawasan perdesaan, maka pengelolaan sumberdaya seperti optimalisasi lahan pertanian yang dimiliki desa secara partisipatif merupakan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan di desa.
Dikutip dari laman echogreen.id, basis intervensi utama yang akan dikerjakan oleh program ini adalah desa, pemuda, perempuan (subyek) dan pertanian berkelanjutan (obyek).
Melalui kewenangan yang dimiliki oleh desa sebagai amanat oleh UU No 6, memberikan kemungkinan yang sangat besar bagi siapa saja pelaku perubahan di desa.
Terutama pemuda dan perempuan secara partisipatif untuk mendorong potensi yang dimiliki oleh desa dalam mengembangkan inisiatif ekonomi (hijau) dan berkelanjutan di sektor pertanian.
Melalui kewenangannya, pemerintah desa dapat menentapkan rencana tata ruang dan penggunaan lahan desa yang terintegrasi melalui proses partisipatif.
Pemerintah desa dapat memastikan keterlibatan efektif perempuan, pemuda dan kelompok-kelompok lain yang terpinggirkan/tidak berdaya secara ekonomi (subaltern).
Selain itu, diperlukan dukungan dari organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta dalam mengembangkan model pertanian berkelanjutan yang paling sesuai (pertanian lorong, wanatani, permakultur, pertanian berbasis teknologi, dll).
