Dianggap Gertak Sambal, GAPENSI Pastikan Lapor Polda

oleh -178 views
Gedung mapolres loteng
Salah satu bagian dari pembangunan gedung Mapolres Loteng

LOMBOKSATU.com – Ancaman GAPENSI Lombok Tengah untuk melaporkan kasus pembangunan gedung Mapolres mulai diragukan sebagian masyarakat.

Beberapa kalangan bahkan menganggap ancaman yang dilontarkan Humas GAPENSI M Irpan beberapa hari lalu hanya gertak sambal.

Terkait hal tersebut, Humas GAPENSI M Irpan menegaskan akan tetap melaporkan kasus tersebut ke Polda NTB.

Tapi perlu diketahui kata Irpan, pihaknya tidak mau gegabah, karena segala sesuatunya harus dipertimbangkan dengan matang.

Ia menjelaskan, saat ini berkas laporan 90 persen sudah lengkap. Hanya tinggal menunggu beberapa dokumen saja. Setelah 100 persen lengkap, pihaknya memastikan kasus ini akan dibawa ke Mapolda NTB.

Berbagai isu miring terkait rencana laporan tersebut memang sudah banyak berseliweran. Bahkan kata Irpan, isu adanya permainan dengan para pihak dalam pengerjaan proyek tersebut sudah banyak ia terima.

Walaupun selama ini sumber isu tersebut tidak jelas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Namun, berbagai anggapan tersebut sangat wajar karena kondisi saat ini berbagai spekulasi bisa saja bermunculan di tengah-tengah masyarakat.

Tapi perlu diketahui lanjut Irpan, kasus ini tidak hanya menyangkut pribadinya. Lebih dari itu, persoalan ini merupakan salah satu pertaruhan nama baik GAPENSI Lombok Tengah, sehingga pihaknya mengaku tidak main-main dalam persoalan ini.

“Saya tidak pernah menyelesaikan kasus dengan uang. Kalau salah. Salah kita sikat, kami tidak mau main-main,” kata Irpan, Selasa (03/11/2021).

Adapun pihak yang akan dilaporkan dalam persoalan ini, para pihak yang terlibat. Dan jika berbagai kesalahan yang dikeluhkan selama ini masih dipertahankan, ia berani memastikan para pihak tersebut tidak akan lolos dari jerat hukum.

Padahal kata Irpan, solusi persoalan ini sangat gampang. Agar tidak diproses hukum pihaknya hanya meminta PPK memerintahkan kontraktor segera mengganti material yang tidak sesuai spesifikasi yang terpasang dibongkar dan membayar sesuai volumue pekerjaan.

“Apakah pemerintah daerah lebih takut kepada kontraktor yang bekerja asal-asalan atau polisi. Pilihannya sangat sederhana dan jelas. Kalau kami hanya memperjuangkan agar APBD Lombok Tengah tidak diselewengkan,” pungkasnya.

Sementara itu pelaksana proyek maupun pejabat pembuat komitmen tidak mau mengomentari perihal laporan tersebut. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.