LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menegaskan pentingnya peran petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 sebagai ujung tombak penyedia data yang akan menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan.
Karena itu, para petugas diminta bekerja secara cermat, teliti, dan turun langsung ke lapangan guna memastikan data yang dikumpulkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati saat membuka Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 di Selong, Jumat (29/05/2026). Kegiatan itu diikuti ribuan petugas yang akan bertugas melakukan pendataan ekonomi masyarakat di Lombok Timur.
“Para pendata ini adalah ujung tombak yang akan membenarkan cara-cara pemerintah ke depan melakukan pembangunan. Karena itu, data yang disajikan harus betul-betul benar,” tegas Haerul Warisin.
Menurutnya, kualitas data sangat menentukan ketepatan arah pembangunan daerah maupun nasional. Oleh sebab itu, petugas sensus tidak cukup hanya mencatat informasi, tetapi juga harus melakukan pengamatan dan verifikasi langsung di lapangan.
Bupati mengingatkan agar proses pendataan tidak dilakukan melalui pihak ketiga maupun berdasarkan asumsi. Seluruh informasi harus diperoleh secara langsung dari sumber yang valid agar hasil sensus memiliki tingkat akurasi yang tinggi.
“Pengambilan data dilakukan dengan cermat dan benar. Tidak ada cerita-cerita, tetapi harus langsung turun ke lapangan dan diamati,” pesannya.
Ia menambahkan, data yang dihasilkan Badan Pusat Statistik (BPS) selama ini menjadi salah satu rujukan utama pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan menyusun program pembangunan. Karena itu, keakuratan data menjadi hal yang tidak dapat ditawar.
Senada dengan Bupati, Kepala BPS Provinsi NTB H. Wahyudin menegaskan bahwa data yang dihasilkan melalui SE 2026 akan menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang, termasuk mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045.
“Komitmen kami adalah menghasilkan data yang berkualitas, berdampak, dan berguna bagi pembangunan,” ujarnya.
Wahyudin juga mengingatkan para petugas agar menyelesaikan seluruh tahapan pendataan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal tersebut penting karena masih terdapat proses lanjutan, termasuk penanganan dan verifikasi data anomali yang harus ditindaklanjuti dalam waktu singkat.
“Kita berharap bapak dan ibu dapat melaksanakan pendataan secara tuntas sesuai waktu yang ditetapkan. Setiap minggu akan ada data anomali yang harus diselesaikan dalam waktu tiga hari,” katanya.
Selain itu, peserta pelatihan diminta memahami seluruh materi yang diberikan serta aktif berdiskusi dengan instruktur. Langkah tersebut penting untuk menyamakan persepsi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang kemungkinan muncul saat pendataan di lapangan.
Pelatihan Petugas Sensus Ekonomi 2026 diikuti 1.336 peserta yang dibagi ke dalam 34 kelas dan lima gelombang pelatihan. Kegiatan yang melibatkan 17 instruktur daerah itu berlangsung hingga 13 Juni mendatang.
Melalui pelatihan tersebut diharapkan lahir petugas sensus yang profesional, teliti, berintegritas, serta memahami standar operasional prosedur, metodologi, dan konsep pendataan yang digunakan dalam Sensus Ekonomi 2026.
Kegiatan pembukaan turut dihadiri Kepala BPS Lombok Timur, Sekretaris Daerah Lombok Timur, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta para instruktur daerah.
