Tidak Loyal, Anggota Dewan Partai Berkarya Terancam PAW

oleh -226 views
Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Muchdi Pr (dua dari kiri) saat menggelar konferensi Pers didampingi Pengurus DPW Berkarya
Ketua Umum DPP Partai Berkarya, Muchdi Pr (dua dari kiri) saat menggelar konferensi pers didampingi Pengurus DPW Berkarya Provinsi NTB

LOMBOKSATU.com – Di tengah kisruh internal kepengurusan, Partai Berkarya versi Mayjen Purn Muchdi Pr terus berbenah.

Selain meladeni gugatan dari kubu Hutomo Mandala Putra (HMP), purnawirawan TNI bintang dua itu juga terus melakukan konsolidasi ke daerah. Termasuk juga menebar ancaman bagi para wakil rakyat partai berkarya di daerah.

Dalam konferensi pers usai rapat konsolidasi Partai Berkarya se NTB di Ilira Lite Hotel Lombok Tengah, Kamis (19/08/2021), Muchdi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan segan menganti anggota dewan yang tidak loyal terhadap kepemimpinannya.

Saat ini kata Muchdi, proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Partai Berkarya sudah diproses. Namun sebelum diganti, para anggota dewan terlebih dahulu diberikan surat peringatan.

Namun jika masih membelot dan tidak mau tunduk pada kepengurusannya, maka langkah tegas berupa PAW harus dilakukan. “Kalau mau ikut silahkan, tapi kalau tidak tentu tidak ada alasan kami untuk mempertahankan yang bersangkutan,” kata Muchdi.

Ia menegaskan, kedudukan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Berkarya sebenarnya sudah final. Hal itu dibuktikan dengan SK Kemenkumhan No. 16 dan 17 tanggal 30 Juli 2020 yang menyatakan bahwa Partai Berkarya versi Muchdi Pr merupakan kepengurusan yang diakui oleh negara.

Keputusan tersebut kata dia tetap berlaku sampai saat ini. Adapun proses hukum lanjutan masih dilakukan oleh pihak HMP, menurutnya tidak akan merubah keputusan pemerintah.

“Sampai proses hukum selesai, kepemimpinan Partai Berkarya ada di bawah kendali saya selaku ketua umum,” tegasnya.

Terlepas dari hal tersebut, pria kelahiran Yogyakarta 1949 tersebut mengimbau seluruh pengurus dan kader di daerah untuk fokus menjalankan program partai. Salah satu yang terpenting adalah menyiapkan struktur kepengurusan sebagai upaya persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Dari data di Dewan Pengurus Pusat (DPP) Berkarya, kepengurusan di tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW) maupun cabang sudah terisi semua di seluruh Indonesia.

Sesuai keputusan pemerintah, partai-partai yang memiliki wakil di Senayan tidak perlu melakukan verifikasi faktual. Sedangkan bagi yang tidak, seperti Berkarya dan partai lainnya akan verifikasi ulang.

Aturan ini lanjut Muchdi, masih dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi yang diketuai Prof. Yusril Ihza Mahendra. Gugatan tersebut dimaksudkan agar partai-partai yang tidak masuk Parlemen Treashold (PT) mendapat perlakuan sama seperti partai-partai besar lainnya.

Dengan kekompakan dan struktur partai saat ini, pihaknya optimis kedepan Partai Berkarya bisa meraih suara signifikan. Target kursi satu fraksi di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi menurutnya masih bisa tercapai.

Hal itu tentu harus didorong dengan semangat yang kuat dari seluruh pengurus dan kader dari pusat sampai daerah. “Intinya fokus kerja saja. Mari kita besarkan partai ini bersama sama,” harapnya. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.