Kader PDI-P Lombok Timur Pertanyakan Pengelolaan Parkir RSUD Selong

oleh -268 views

LOMBOKSATU – Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik PDI-P, Muh. Fahrurrozi mempertanyakan pengalihan pengelolaan parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Raden Soedjono Selong kepada pihak ketiga yang selama ini dikelola oleh masyarakat setempat selama puluhan tahun.

“Kalaupun ada pengalihan aset pengelolaan parkir, semestinya ada peraturan bupati karena di dalam Perda (Peraturan Daerah) telah disebutkan harus melalui peraturan bupati, tapi sampai saat ini belum ada aturan itu,” tegas Fahrurrozi didampingi para juru parkir tersebut, Rabu (31/07/2019) di Selong.

Menurut Fahrurrozi, PDI-P dalam hal ini mendampingi masyarakat yang bekerja sebagai juru parkir, karena PDI-P sangat peduli dengan rakyat kecil dan menyayangkan sikap pihak rumah sakit yang mempihakketigakannya. Padahal selama ini pengelola selalu menyetor sesuai dengan ketentuan pihak RSUD.

Diakui Fahrurrozi, pihak RSUD sudah memberikan penjelasan, kenapa ada pengalihan pengelolaan karena menyangkut peningkatan PAD dan peningkatan status RSUD dari grade C ke B, namun hal itu menurutnya bukan menjadi alasan yang kuat, karena para pengelola sanggup memberikan kontribusi sesuasi ketentuan yang diberikan oleh pihak RSUD.

“Selama ini pengelola parkir telah memberikan setoran kepada pihak RSUD sesuai ketentuan. Dan itu artinya telah menjadi bagain dari pendapat daerah,” tegasnya.

Lebih lanjut Fahrurrozi menyatakan, pihak rumah sakit dan perusahaan telah mengakomodir semua juru parkir, namun hal itu tidak sesuai dengan upah minimum kabupaten. “Gaji mereka hanya Rp. 1 juta perbulan,” tegasnya.

Oleh sebab itu lanjut dia, PDI-P sebagai pengusung dan pendukukung bupati pada Pilkada 2018 lalu, meminta agar bupati mempertimbangkan hal itu, jangan mengambil kebijakan yang tidak pro rakyat.

“Jika hal ini tidak diakomodir kami selaku pengurus PDI-P Lombok Timur akan mengambil sikap politik yang tegas,” ungkapnya tanpa merinci sikap tegas apa yang dimaksud. “Nanti kita harus putuskan melalui rapat partai,” pungkasnya.

Sementara itu, Apharuddin salah seorang perwakilan juru parkir mengaku kaget atas kebijakan baru. Padahal mereka sudah mengelola puluhan tahun.

“Kami telah mengelola parkiran rumah sakit sudah puluhan tahun, bahkan ada yng sudah hampir 25 tahun. Tapi sekarang tiba-tiba ada kebijakan untuk mempihakketigakan,” keluh Apharuddin salah seorang perwakilan juru parkir, Rabu (31/07/2019) di Selong.

Sementara itu, Plt Direktur RSUD Selong, dr. H. Hasbi Santoso mengatakan masih belum begitu tahu soal itu, malah ia meminta wartawan untuk mengkofirmasi kepada Kasat Pol. PP karena dia melakukan komunikasi langsung dengan pihak pengelola parkir.

“Saya belum tahu kelanjutannnya, tapi intinya kami menunggu hasil akhir dari tindak lanjut perintah bupati dan dalam hal ini Kasat Pol. PP,” katanya.

Solusinya, kata Hasbi, pemerintah daerah yang memutuskan. “Kalau saya sudah minta pada pihak ketiga sesuai dengan keinginan mereka (juru parkir, red), baik gaji jaminan kesehatan dan lainnya,” ujar Hasbi.

Sekarang ini kata Hasbi sudah memerintahkan bidang yang mengurus parkir. “Tadi saya sudah mengutus bidang yang mengurus parkir untuk mengkomunikasikan dan kita tunggu apa perintah atasan, karena ini jalan buntu kita serahkan pada pemerintah daerah selaku pemilik,” tegasnya.

Kasat Pol PP, Farida Afriani yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu karena tupoksinya hanya untuk pengawalan kebijakan. “Kami hanya bidang pengamanan, kalau soal teknisnya itu urusan rumah sakit,” ujarnya.

No More Posts Available.

No more pages to load.