LOMBOKSATU.com – Wakil Ketua Gabungan Pelaksasana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) M Irpan mengingatkan Komisi III DPRD dan Dinas PUPR Lombok Tengah agar lebih jeli dalam mengawal proyek pipanisasi Pengga-KEK Mandalika.
Kepada wartawan di Praya, Sabtu (23/04/2022), Irpan mengatakan, proyek pipanisasi air baku tersebut merupakan proyek dengan nilai kontrak fantastis. Sebagian pengerjaanya tentu merupakan jenis pekerjaan yang rumit.
Begitu juga item pekerjaan yang ada dalam kontrak diyakini cukup beragam dan rumit sehingga untuk mengawal terlaksananya proyek sesuai aturan, bukan hal perkara mudah. Dibutuhkan data dan pengalaman yang baik dari semua pihak, terutama Dinas PUPR dan Komisi III DPRD Lombok Tengah.
Tanpa adanya pemahaman yang utuh, pihaknya pesimis upaya pengawalan tidak akan ada artinya. Bahkan bisa saja DPRD maupun Dinas PUPR nantinya dikibuli oleh pihak kontraktor.
“Kalau penjelasannya lebih teknis kemudian pemahaman kita masih minim, tentu apapun penjelasan atau alasan yang diberikan kontraktor, kita hanya bisa mengangguk dan setujui. Apalagi kalau yang manggut-manggut anggota dewan terhormat dan pejabat PUPR, apa kata dunia,” kata Irpan.
Untuk itu, sebelum melangkah lebih jauh, Komisi III maupun Dinas PUPR harus memiliki pondasi yang kuat. Baik itu pemahaman tentang pelaksanaan proyek ataupun dokumen pendukung lainnya.
Dengan kewenangan yang dimiliki, Dinas PUPR maupun Komisi III harus mampu mengumpulkan data yang valid. Data mengenai Rincian Anggaran Biaya (RAB) dan jenis item apa saja yang dikerjakan perlu diketahui secara terperinci.
Segala dokumen proyek, lanjut Irpan, bukanlah barang rahasia. Artinya, data-data tersebut boleh diakses oleh siapapun, terutama instansi pemerintahan. Sehingga pihaknya mengaku prihatin mendengar jika ada pihak-pihak yang terkesan menyembunyikan informasi, terutama kepada awak media.
“Kita semua berhak tahu. Makanya saya heran membaca berita ada yang justru terkesan ingin menyembunyikan informasi terkait proyek tersebut. Kalau kita mau yang terbaik, buka saja datanya. Kenapa harus disembunyikan,” kata Irpan.
Pihaknya khawatir, sikap tertutup ini justru akan menimbulkan kecurigaan masyarakat. Jika sudah demikian, hal ini bisa merusak kepercayaan masyarakat. Bisa saja nantinya masyarakat tidak lagi percaya kepada lembaga legislatif maupun eksekutif.
Beberapa hal yang dipersoalkan saat ini mulai dari jalan maupun teknis pelaksnaan proyek yang diduga salah, memang perlu mendapat perhatian semua pihak.
Jangan sampai proyek ini nantinya menyisakan masalah yang ujung-ujungnya hanya akan membebani pemerintah daerah.
“Tidak ada jaminan walaupun kontraktornya perusahaan plat merah. Artinya dalam persoalan seperti ini kita harus tetap mengantisipasi sesuatunya lebih awal. Kami dari Gapensi juga siap membantu Komisi IIi dan pemerintah daerah mengawal proyek ini,” pungkasnya. (Dar)
