LOMBOKSATU.com – Lambannya penanganan kasus BLUD RSUD Praya mulai menyulut kemarahan para pegiat anti korupsi di Gumi Tatas Tuhu Trasna (Tastura).
Senin pekan depan, sejumlah aktivis yang bergabung dengan Lombok Global Institute (LOGIS) akan menggelar aksi teaterikal di depan Kejari Lombok Tengah.
Direktur LOGIS-NTB M Fihiruddin mengungkapkan, aksi teaterikal tersebut akan memberikan paket berisi satu set pakaian dalam wanita sebagai bentuk sindiran Kajari Lombok Tengah yang dinilai takut mengungkap kasus tersebut.
“Celana dan bra sudah kita beli tinggal dipaket dan diserahkan saja,” kata Fihir pada wartawan di Praya, Jumat (08/04/2022).
Selain itu, dalam aksi tersebut pihaknya akan membawa keranda mayat sebagai simbol matinya keadadilan di Lombok Tengah.
Kasus ini menurut Fihir, sebenarnya sudah sangat jelas. Sesuai Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kejari beberapa waktu lalu, Dirut RSUD Praya dengan gamblang membeberkan kemana aliran dana diserahkan.
Bahkan honor dan kupon bensin yang diberikan kepada dewan pengawas juga disebut dengan sangat terperinci. Tapi anehnya kata Fihir, sampai saat ini orang orang tersebut belum juga ditetapkan sebagai tersangka.
Sehingga ia menegaskan, kasus ini tidak cukup menjadikan seorang Direktur sebagai korban, namun Kejari harus bisa mencari pihak tertentu yang diduga terlibat dalam persoalan tersebut.
Terlebih peran Dewan Pengawas RSUD sangat memiliki fungsi yang vital dalam pengelolaan anggaran BLUD. “Dewan Pengawas RSUD dan lainnya juga harus ikut bertanggung jawab. Jika tidak, buat apa ada jabatan dewan pengawas pada sebuah instansi,” tanya Fihir.
Untuk itu pihaknya berjanji akan terus mengawal kasus ini sampai para pihak yang terlibat di dalamnya dijebloskan ke tahanan. “Mau apapun jabatannya, kalau bersalah libas saja,” tegasnya.
Hal yang sama juga akan dilalukan Ketua Laser NTB Kamsiah. Ia menegaskan, pada hari yang sama akan menggelar aksi di Kejari Lombok Tengah untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus BLUD.
Termasuk beberapa kasus korupsi lain yang sudah dilaporkan ke Kejari Lombok Tengah. Hearing kali ini merupakan tindaklanjut dari hearing tanggal 28 Maret lalu.
Salah satu tuntutan yang akan disuarakan, mendesak Kejari agar segera menangkap para pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut tanpa pandangbulu. Ia yakin, kasus ini tidak sekadar melibatkan pejabat kelas bawah, tapi melihatkan petinggi di Lombok Tengah.
“Walaupun belum ditetapkan sebagai tersangka, kalaupun Dirut RSUD Praya terlibat, saya yakin dia tidak bermain sendiri. Dewan pengawas, bupati saat itu juga kemungkinan tahu dan ikut menikmati dana BLUD,” tegasnya.
Setelah aksi di Kejari, sore harinya pihaknya akan bertolak ke Kejaksaan Agung (Kejagung) di Jakarta. Tujuannya tidak lain untuk melaporkan berbagai kejanggalan selama penanganan kasus BLUD.
“Data-datanya sudah saya pegang, tinggal berangkat ke Jakarta. Saya dari awal sudah menegaskan bahwa saya tidak akan main-main dalam persoalan ini,” pungkasnya.
Sementara itu Kasi Pidsus Kejari Lombok Tengah Brata Hary Putra yang dimintai keterangan seputar perkembangan kasus tersebut belum memberikan jawaban apapun. (Dar)
