LOMBOKSATU.com — Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama petugas Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR), Polsek Sembalun, Koramil Sembalun, dan masyarakat berhasil mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi di kawasan TNGR.
Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menyampaikan, sepanjang tahun ini terdapat dua kasus kebakaran di kawasan tersebut, masing-masing terjadi pada Mei dan awal Agustus. Kedua kejadian berhasil dikendalikan dalam waktu relatif singkat melalui penanganan bersama berbagai unsur terkait.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat mengikuti Rapat Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan secara daring, Senin (10/8/2026).
Dalam laporan kepada Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, Bupati menegaskan bahwa posisi TNGR memiliki arti strategis. Kawasan tersebut bukan sekadar destinasi wisata lokal dengan tingkat kunjungan tinggi, melainkan juga menjadi salah satu objek wisata yang mendapat perhatian wisatawan mancanegara.
“Kami bersama Forkopimda melakukan penanganan dan alhamdulillah kebakaran tersebut sudah bisa dipadamkan pada dini hari. Sabtu sudah clear, Pak,” ujar Bupati.
Ia menambahkan, potensi dampak kebakaran perlu menjadi perhatian serius karena TNGR merupakan destinasi wisata yang dikenal hingga tingkat internasional.
“Isu mancanegara yang kami khawatirkan karena TNGR adalah objek wisata internasional. Sehingga kalau ini tidak kita perhatikan dari sisi-sisi lainnya, maka isu internasional yang kami khawatirkan,” tambahnya.
Atas kondisi tersebut, Bupati berharap Pemerintah Pusat memberikan dukungan dalam penguatan sarana dan prasarana, baik untuk keselamatan petugas, operasi pemadaman, maupun upaya pencegahan Karhutla.
“Kiranya apa yang menjadi kekurangan-kekurangan dalam penanganan tersebut dapat diperhatikan. Kami hanya punya dua kendaraan, Pak. Hanya itu yang kami pakai kemarin, dengan keterbatasan selang, nozzle, dan sebagainya,” jelasnya.
Selain kendaraan operasional, Bupati juga meminta perhatian terhadap penyempurnaan alat pelindung diri (APD) serta berbagai peralatan pendukung lainnya agar penanganan Karhutla dapat dilakukan secara lebih optimal.
“Untuk penyempurnaan APD, termasuk peralatan yang lain, kami mohon kiranya pusat memperhatikan kami, Pak,” lanjutnya.
Menko Polkam memahami kekhawatiran yang disampaikan Bupati Lombok Timur. Ia meminta pemerintah daerah segera mengajukan kebutuhan penambahan sarana dan prasarana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Menko Polkam juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur bersama TNGR, aparat keamanan, dan masyarakat yang telah bersinergi dalam mengendalikan Karhutla di kawasan tersebut.
