LOMBOKSATU.com – Akivis senior yang sekaligus mantan Calon Bupati Lombok Tengah, Lalu Tajir Syahroni menilai sikap sejumlah pihak yang banyak mengomentari penamaan jembatan 459 karena sentimen terhadap pemerintah yang sedang berkuasa.
Sentimen itu khususnya mengarah pada Bupati HL Pathul Bahri. Bahkan hal ini bisa jadi merupakan imbas politik di Pilkada 2020 lalu. Ada orang-orang atau kelompok yang merasa tidak dituruti kemauan pribadinya oleh bupati.
Kemungkinan ini kata Tajir bisa dilihat dari kualitas materi yang dipersoalkan. Dalam hal ini, perdebatan nama 459, menurutnya sama sekali tidak berkualitas. Ia mensinyalir adanya upaya dari pihak-pihak tertentu untuk membenturkan personal bupati dengan wakilnya.
Di media sosial misalnya, ada beberapa pihak yang mengungkapkan ketika satu bangunan atau tempat dinamai dengan sesuatu yang identik dengan bupati, hal yang sama juga diberikan kepada wakilnya.
Hal hal semacam ini, menurutnya sangat tidak baik, karena bisa merusak keharmonisan antara vupati dan wakil bupati. Jika kritik yang dikemukakan saat ini berangkat dari niat yang tulus untuk kemajuan Lombok Tengah, maka materi yang dipersoalkan tentu sesuatu yang berbobot.
Misalnya perdebatan tentang bagaimana mengurangi pengangguran, masalah pendidikan dan tema yang lebih menarik lainnya. Khusus untuk jembatan 459, daripada memperdebatkan nama, alangkah baiknya memberikan saran positif untuk memperjelas status lokasi dibangunnya sirkuit Lantan, menyoal kualitas jambatan 459 dan hal-hal bermutu lainnya.
Lagi pula kata Tajir, sebagai bupati, Lalu Pathul Bahri berhak memberikan nama apapun. Bahkan jika seluruh tempat di Lombok Tengah yang dibangun di masa kepempinanya dinamai dengan nama atau simbol dirinya, tidak ada persoalan.
“Apa masalahnya, itu suka suka dia dong. Saya saja kalau jadi bupati, mungkin banyak bangunan atau tempat yang akan dinamai dengan nama saya,” kata Tajir, Minggu (15/01/2023).
Misalnya dengan alasan untuk menandai capaiannya selama memimpin Lombok Tengah, menurutnya sangat wajar. Hal semacam ini lanjutnya sudah terjadi di di daerah lain. Contoh nyata di Kota Mataram, beberapa bangunan dinamai Wali Kota yang saat itu menjabat. Sehingga menurutunya, peraoalan ini tidak perlu dibesar-besarkan.
“Yang perlu dibahas adalah manfaat bangunan itu dan apa yang sudah diperbuat bupati selama ini. Bukan justru memperdebatkan nama karena sama sekali tidak ada manfaatnya,” pungkasnya. (Dar)
