LOMBOKSATU.com – Kunjungan kerja (Kunker) puluhan pejabat eselon II dan III ke luar daerah mendapat sorotan dari berbagai kalangan masyarakat Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Bahkan menjadi perbincangan yang cukup hangat di tengah minimnya anggaran.
Oleh: Darwis – Lombok Tengah
Kunjungan itu disayangkan masyarakat karena kuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah ditengarai mengalami kondisi terpuruk yang mengakibatkan banyak kegiatan banyak yang tidak terlaksana padahal sudah direncanakan jauh hari.
Sejumlah kegiatan di Lombok Tengah ditengarai belum bisa terbayarkan dengan alasan minim anggaran. Tidak hanya pembayaran proyek fisik, sejumlah kegiatan di sekretariat daerah tidak bisa dilaksanakan.
“Yang suda ada di brankas saja kita diminta untuk mengembalikan dengan alasan kondisi keuangan daerah minim. Bahkan untuk membayar kalender yang sudah kita pesan saja tidak bisa dibayar,” curhat salah seorang pejabat di salah satu bagian di Setda Loteng beberapa hari lalu.
Namun di tengah kondisi yang memprihatinkan tersebut, para pejabat Lombok Tengah, justru ramai-ramai ke luar daerah. Kamis kemarin, puluhan kepala OPD dan camat berangkat ke Kabupaten Badung Bali dengan alasan belajar tentang Mall Pelayanan Publik (MPP).
Hal tersebut banyak mendapat kritikan dari berbagai kalangan. Aktivis Lombok Tengah, Apriadi Abdi Negara, SH mengatakan hal tersebut merupakan langkah yang sangat kurang tepat dan terkesan hanya untuk jalan-jalan di akhir tahun.
Menurutnya, pada saat kondisi kondisi keuangan daerah serba sulit, tidak seharusnya para pejabat menghambur-hamburkan uang ke luar daerah. Hal ini menurut Abdi, sangat melukai perasaan masyarakat yang selama ini sangat kesulitan.
“Di satu sisi Pemda mengaku kesulitan uang, tapi pejabatnya justru asyik menghabiskan uang ke luar daerah,” tukas Abdi di Praya (03/12/2022).
Kalaupun untuk mempelajari penerapan MPP, tidak seharusnya Pemkab Lombok Tengah memboyong seluruh kepala dinas, melainkan cukup dengan mengutus jajaran Dinas Pekerjaan Umum yang merupakan leading sektornya.
Ia menilai, selain tidak efektif, studi banding para kepala dinas saat ini, menurutnya jelas pemborosan. Bayangkan saja kata Abdi, jika masing-masing kepala dinas menghabiskan dana Rp 6 juta saja, maka dana studi banding kali ini bisa mencapai ratusan juta.
Alangkah baiknya jika dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang lebih penting dan urgen. Ia meyakini biaya studi banding itu bersumber dari dana pemerintah daerah.
“Tidak mungkin pakai uang pribadi. Makanya saya selalu bilang, yang diminta hemat hanya masyarakat kecil sementara para pejabat bisa seenaknya menggunakan uang negara,” kata Abdi.
Ia juga mengaku heran dengan keuangan daerah yang selalu disebut minim. Padahal berbagai kegiatan bertarap internasional mulai dari WSBK dan lainnya digelar di Lombok Tengah dan diklaim banyak menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kondisi itu, secara logika tidak berbanding lurus dengan keluhan para pejabat yang selalu menyebut kekurangan anggaran. Pertanyaanya, dikemanakan PAD dari berbagai event internasional selama ini. Untuk itu kedepan pihaknya berharap agar hal-hal seperti ini dipikirkan dengan matang terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan kesan negatif di masyarakat.
Sementara Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya belum bisa dimintai keterangan. Beberapa kali dihubungi via telepon namun tidak direspon.
Namun melalui rilis di grup Bagian Humas Prokopim, Bupati Lombok Tengah Pathul Bahri menjelaskan, dengan adanya MPP, pelayanan yang bisa didapatkan oleh masyarakat cukup banyak baik itu perizinan maupun non-perizinan serta administrasi lainnya, termasuk pengurusan paspor, BPJS, Kartu Miskin hingga perpanjangan SIM itu semua bisa dilakukan di satu tempat.
Melalui pelayanan publik di MPP di Kabupaten Lombok Tengah kata dia, pemerintah berkomitmen hadir di tengah masyarakat dengan komitmen semua instansi untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat lebih mudah tanpa urusan macam-macam di masing masing dinas.
“Tujuan agar masyarakat lebih mudah mengakses berbagai jenis layanan publik oleh semua instansi,” ujar bupati. Namun dalam mewujudkan semua itu harus didukung oleh semua pihak. Sesuatu yang baru pasti ada kekurangannya yang perlahan-lahan dibenahi.
