LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy bersama jajaran Forkopimda bersama mengikuti rapat koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi di daerah.
Kegiatan ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri RI secara virtual pada Senin (31/10/2022).
Rapat yang digelar setiap pekan ini dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian dan diikuti seluruh Kepala Daerah.
Mendagri pada kesempatan tersebut menyebut inflasi di Indonesia kendati relative landai di angka 5,95 akan tetapi diakui mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya.
Sementara itu pertumbuhan ekonomi juga naik di angka 5,4%. Kondisi tersebut, terang Mendagri karena sumber daya alam dan pembangunan yang cukup merata sehingga masyarakat di perdesaan belum terdampak.
Ia menyebutkan, ada 51 Pemerintah Daerah yang tidak mengalami perubahan atau fluktuasi harga.
Dari 90 lokasi yang dilakukan pengamatan oleh BPS ada 88 daerah mengalami inflasi dan dua daerah yang justru mengalami deflasi. Dua daerah itu adalah kabupaten Manokwari dan Mimika.
Sejumlah komoditas yang menyumbang inflasi di antaranya tahu mentah dan tempe. Fluktasi harga dua komoditas tersebut terjadi di 31 Provinsi, tahu mentah di 24 provinsi dan tempe di tujuh provinsi.
Hal ini dilihat sebagai dampak fluktuasi harga kedelai sehingga diharapkan menjadi perhatian semua pihak.
Selain itu yang juga mengalami kenaikan harga adalah cabai rawit, gula pasir, minyak goreng curah, minyak goreng kemasan, daging ayam, daging sapi, dan beras, bawang merah, bawang putih, serta telur ayam.
Mendagri juga menyoroti peran aktif pemerintah daerah dalam hal pelaporan harian inflasi di daerah masing-masing, termasuk upaya penanganan inflasi.
Menutup kegiatan tersebut Mendagri berharap Pemerintah Daerah dapat berkolaborasi dengan Forkopimda dalam struktur tim pengendali inflasi daerah, sehingga dapat memahami dan melakukan intervensi secara detail. Diharapkan dengan kerja sama pusat dan daerah, inflasi dapat dikendalikan.
