Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Opini tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, di Kantor BPK RI, Jakarta, Kamis (16/07/2026).
Usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, Dalu Agung Darmawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN atas kerja keras dan komitmen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel.
“Alhamdulillah, Kementerian ATR/BPN kembali berhasil memperoleh opini WTP. Pimpinan menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran, baik di Kementerian ATR/BPN Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan yang telah bekerja keras sehingga capaian ini dapat kita raih,” ujarnya.
Perolehan opini WTP tahun ini merupakan yang ke-14 secara berturut-turut bagi Kementerian ATR/BPN. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi kementerian dalam mempertahankan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025.
Meski demikian, Dalu Agung Darmawan menegaskan opini WTP tidak hanya menjadi bentuk pengakuan atas kinerja pengelolaan keuangan, tetapi juga menjadi dorongan untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Seluruh rekomendasi dan temuan hasil pemeriksaan BPK RI akan segera ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya perbaikan yang berkelanjutan.
“Opini WTP ini harus menjadi momentum bagi kita untuk segera menindaklanjuti seluruh temuan BPK yang masih perlu diselesaikan. Ini juga menjadi bagian dari evaluasi dalam mengelola keuangan dan pelaksanaan program di lingkungan Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Memasuki semester II Tahun Anggaran 2026, Sekjen ATR/BPN juga mengingatkan seluruh satuan kerja agar mempercepat pelaksanaan program serta mengoptimalkan penyerapan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Menurutnya, penguatan koordinasi, disiplin pelaksanaan program, dan sinergi antarunit kerja menjadi kunci untuk mencapai seluruh target kinerja kementerian pada tahun ini.
Pada kesempatan tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga lainnya juga menerima opini WTP dari BPK RI atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2025. Turut mendampingi Sekjen ATR/BPN dalam acara tersebut, Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Kartika Sari.
