LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Timur HM Sukiman Azmy mengaku pemerintah daerah memiliki tugas berat.
Tugas itu berupa menurunkan angka kemiskinan ekstrim hingga nol persen seperti ditargetkan pemerintah pusat.
Karena itu ia berharap semua pihak dapat bekerja seoptimal mungkin sehingga angka kemiskinan menurun.
Harapan itu disampaikan sebelum membuka Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2024., Selasa (18/04/2023).
Acara dihadiri juga Sekda dan pimpinan OPD serta mitra kerja pemerintah baik lembaga pemerintah maupun swasta.
Ia menilai program pemerintah kabupaten belum terintegrasi sehingga pembangunan belum sejalan di masyarakat.
Karena itu ia meminta kepada kepala Bappeda NTB yang hadir pada kesempatan tersebut untuk memaparkan rencana pembangunan daerah (RPD) provinsi.
Hal itu penting agar pemerintah kabupaten dapat mendukung program pemerintah provinsi dengan sebaik-baiknya.
Disisi lain, ia mengajak seluruh pihak untuk fokus menentukan skala prioritas sehingga program yang dilaksanakan dapat benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Kepala Bappeda NTB Iswandi dalam pemaparannya menyampaikan bahwa perencanaan pembangunan kini disusun lebih berdasarkan prinsip teknokratik.
Pemprov tidak lagi menggunkan pendekatan politis atau yang bersifat top-down sehingga diharapkan mampu mengatasi persoalan mendasar seperti kemiskinan, kualitas SDM, termasuk keterbatasan fiskal.
Menjawab Bupati terkait program yang terintegrasi antara kabupaten dan lrovinsi ia sepakat perlunya saling menguatkan dengan memperhatikan indikator mikro.
Ia juga menilai bahwa arah RPD Lombok Timur tahun 2024-2026 sudah selaras dengan arah RPD Provinsi NTB, namun diperlukan penyesuaian target yang lebih optimis.
Ia berharap adanya target yang lebih berani dari OPD dan meninggalkan kenyamanan sendiri dalam konteks pembangunan tersebut.
Ia menegaskan, Pemprov NTB dalam kurun tiga tahun ke depan terkait Lombok Timur mengarahkan pengembangan taman bumi (Geopark) Rinjani.
Sementara pengembangan kawasan selatan akan dibangun basis rendah karbon dan berketahanan iklim yang perlu di sesuai dengan situasi alamnya.
Mengatasi keterbatasan fiskal ia mengingatkan bahwa pembangunan tidak hanya dilaksanakan pemerintah melainkan dapat melibatkan pihak lain dengan pandai menyusun sinergitas program.
RPD provinsi NTB 2024-2026 diarahkan kepada transformasi ekonomi dengan memposisikan NTB yang lebih kuat di kawasan regional Bali-Nusa Tenggara.
Sementara itu RPD Lombok Timur ditopang empat pilar, yaitu pembangunan manusia berkualitas, sehat, dan berdaya saing.
Berikutnya, pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan ekonomi inklusif, dan pembangunan lingkungan lestari dan tangguh bencana.
