Diduga Gagal Dapat THR, Oknum Kepsek Stop Pengerjaan Proyek

oleh -1.292 views
Plank SMP N 2 Praya Barat (foto: dar)
Plank SMP N 2 Praya Barat (foto: dar)

LOMBOKSATU.com – Diduga karena gagal mendapatkan tunjangan hari raya (THR), oknum Kepala SMPN 2 Praya Barat (Prabar) Lombok Tengah menghentikan pengerjaan proyek rehab di sekolahnya.

Wakil Ketua GAPENSI Lombok Tengah M Irpan menuturkan, beberapa hari lalu, pihak sekolah melarang aktifitas proyek dari kontraktor yang menjadi anggota GAPENSI.

Diduga, sikap kurang bersahabat tersebut karena tidak dikabulkannya permintaan THR beberapa waktu lalu, tepatnya sebelum lebaran Idul Fitri.

“Anggota kami dilarang bekerja dengan alasan yang tidak jelas. Mirisnya lagi, setelah kami telusuri, penyebabnya adalah karena jatah THR,” kata Irpan di Praya, Sabtu (14/05/2022).

Dikatakan Irpan, dari chat WhatsApp, oknum kepala sekolah (Kepsek) meminta THR untuk 40 guru, TU dan komite di sekolahnya. Masing-masing orang akan diberikan Rp 200 ribu sebagaimana kebiasaan tahun-tahun sebelumnya.

Namun permintaan tersebut ditolak oleh pihak kontraktor lantaran jumlahnya yang dinilai terlalu besar. Kemudian, oknum kepala sekolah menurunkan permintaanya menjadi Rp 5 juta.

Bahkan, saat itu yang bersangkutan mendesak agar uang THR tersebut diberikan pada hari Jumat sebelum libur atau cuti bersama, kemudian diserahkan melalui bendahara sekolah.

Oknum kepala sekolah itu juga berdalih permintaan tersebut dilakukan agar para guru dan lainnya merasa diperhatikan dan bisa menikmati uang proyek yang ada di SMPN 2 Praya Barat. Namun lagi lagi kata Irpan, permintaan tersebut ditolak.

Dalam hal ini pihak kontraktor beralasan tidak memiliki sumber dana yang bisa dibagi-bagi kepada para guru. Selain itu pihak kontraktor beralasan bahwa dana proyek tersebut untuk pembangunan gedung, bukan untuk dibagi-bagi.

Atas jawaban tersebut, kata Irpan, oknum Kepala SMPN 2 Praya Barat mengatakan, uang tersebut untuk biaya keamanan proyek.

Sementara itu, Kepala SMP 2 Praya Barat inisial S dikonfirmasi wartawan mengatakan, persoalan ini sudah diselesaikan bersama komite.

Ia menjelaskan, penghentian proyek karena tidak ada plank proyek yang dipasang. Selain itu, pihak kontraktor juga tidak pernah melakukan koordinasi dengan komite sekolah.

Namun saat ditanya mengenai permintaan THR, pihaknya tidak memberikan jawaban apapun. Anehnya, ia justru menjawab dengan mengatakan bahwa dirinya juga background atau disiplin ilmu komunikasi.

Jawaban tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang ditanyakan wartawan terkait dugaan permintaan THR tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Lombok Tengah HL Idham Khalid mengaku akan segera mendalami persoalan tersebut. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.