Soal Proyek Pipanisasi, Dinas PUPR dan Komisi III Diduga Lindungi Kontraktor

oleh -482 views
Komisi III DPRD dan Dinas PUPR Lombok Tengah saat meninjau proyek pipanisasi air baku Pengga-Mandalika beberapa hari lalu
Komisi III DPRD dan Dinas PUPR Lombok Tengah saat meninjau proyek pipanisasi air baku Pengga-Mandalika beberapa hari lalu

LOMBOKSATU.com – Komitmen Dinas PUPR dan Komisi III DPRD Lombok Tengah dalam mengawal proyek pipanisasi Pengga-KEK Mandalika mula diragukan.

Pasalnya, dua lembaga pemerintahan tersebut diduga sengaja menyembunyikan data terkait proyek ratusan miliar tersebut. Surat kesepakatan terkait perbaikan jalan misalnya, baik Nindya Karya, Dinas PUPR maupun Komisi III saling lempar.

Saat wartawan ingin meminta surat yang dimaksud ke Nindya Karya selaku kontraktor, petinggi perusahaan tersebut mengaku tidak memiliki dokumen tersebut.

Sedangkan Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah Muhalip mengaku tidak memiliki MoU yang telah dibuat Nindya Karya dengan Dinas PUPR.

Ia berkilah bahwa saat kunjungan pihaknya sempat ingin meminta salinan ke Dinas PUPR. Tapi karena sudah sore, MoU tersebut belum diambil sampai saat ini.

Anehnya, Kepala Bidang Bina Marga, Zulkarnain justru balik mengatakan, dokumen MoU yang dimaksud ada di Komisi III. Sampai berita ini diterbitkan, para pihak tersebut masih belum mau memberikan dokumen tersebut ke wartawan.

Menyikapi hal itu Ketua Persatuan Masyarakat Anti Korupsi (PERMAK) Muhamad Sahirudin angkat bicara. Ia mengatakan sejak awal pihaknya tidak percaya dengan Dinas PUPR maupun Komisi III.

Pasalnya, ia mengaku sudah mencium gelagat kurang baik beberapa oknum di instansi tersebut dalam menyikapi persoalan ini. Ia ciriga telah terjadi deal deal tertentu antara Nindya Karya, Komisi III, dan Dinas PUPR guna mengamankan persoalan ini.

“Kami curiga sikap Komisi III dan Dinas PUPR yang sengaja menyembunyikan data MoU terkait rekondisi jalan bagian dari upaya melindungi Nindya Karya. Kami curiga Komisi III dan Dinas PUPR pasang badan menjadi bamper melindungi Nindya Karya,” kata Daink, Jumat (22/04/2022).

Jika memang serius mendalami persoalan ini, kata Daink, Dinas PUPR maupun Komisi III seharusnya menggali lebih dalam lagi persoalan di lapangan. Tidak sekadar tentang kerusakan jalan, masalah sistem pengupahan, keamanan pekerja dan lain lain seharusnya dikupas tuntas.

Dengan sikap yang ditunjukkan selama ini, pihaknya justru mulai meragukan kemampuan Komisi III maupun Dinas PUPR dalam mengungkap secara detial persoalan yang ada pada proyek tersebut.

“Jangan jangan Dinas PUPR dan Komisi III tidak paham mau mulai dari mana,” sindirnya.

Untuk itu pihaknya berharap Dinas PUPR maupun Komisi III lebih terbuka dan bisa menunjukkan kinerja terbaiknya kepada masyarakat.

“Jangan justru menjadi pelindung bagi perusahaan yang bisa saja mengeruk uang rakyat untuk kepentingan pribadinya,” pungkasnya. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.