LOMBOKSATU.com – Bupati Lombok Tengah HL Pathul Bahri membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2022 guna penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Lombok Tengah tahun 2023 di Hotel D’Max, Rabu (23/03/2022).
Musrenbang kali ini mengangkat Tema Rurung Lempek Gumi Paer Untuk Pemulihan Ekonomi itu dihadir Wakil Bupati Lombok Tengah, anggota Forkopimda, Sekertaris Daerah, perwakilan Kepala Bappeda Propinsi NTB, Kepala OPD Para Camat dan tokoh masyarakat Lombok Tengah.
Dalam sambutannya, Bupati menyinggung pelaksanaan MotoGP akhir pekan lalu. Ia menegaskan, Kabupaten Lombok Tengah sebagai tuan rumah pelaksanaan MotoGP telah sukses, meski dalam perhelatan tersebut ditemukan kekurangan.
Semua kekurangan itu akan menjadi bahan pembelajaran untuk perbaikan di masa mendatang. “Sebagai manusia kita dituntut untuk terus berusaha namun semua tetap dikembalikan kepada kehendak Allah SWT,“ katanya.
Bupati juga berbagi pengalaman selama perhelatan MotoGP pertama kali ini. Ia banyak hal menarik, termasuk cerita dan peristiwa yang viral di dunia maya, seperti pawang hujan dan kemacetan.
Selain itu, ia juga bercerita pengalaman saat akan menghadiri balap itu, ternyata jalan banyak yang macet, namun ia mencoba untuk menyikapi dengan melewati jalan Desa Kawo belok kiri.
Selain menghindari macet, hal itu dilakukan guna memantau pergerakan masyarakat yang mencapai ratusan ribu untuk menyaksikan gelaran MotoGP. Begitu juga dengan masyarakat yang pulang banyak yang melewati jalan Awang.
Bupati sengaja mengungkapkan semua itu untuk membuka wawasan agar dapat mencari terobosan ketika terdapat kendala. Oleh karena itu perbaikan jalan masih menjadi skala prioritas.
“Untuk tahun 2024 nanti semua jalan pada posisi mantap sudah 100 persen. Karena tahun ini hampir Rp253 miliar untuk alokasi dana jalan,” katanya.
Ia mengakui, kehadiran wilayah KEK Mandalika tentunya menjadi angin segar. Namun belum lama ini bupati mendapatkan surat dari perwakilan wilayah kecamatan bagian utara yang meminta agar wilayah utara juga diperhatikan dan dikembangkan.
Untuk menjawab hal itu, pihaknya sedang berupaya untuk membangun sarana motocross, dan perlu ada perencanaan untuk membangun rumah sakit di sekitar wilayah utara.
”Jika di wilayah KEK ada Rumah Sakit Mandalika, di tengah ada RSUD, nantinya di Desa Lantan ada lapangan Motocross, di timur kantor camat Kopang, kita akan membangun Rumah Sakit. Maka semua akan berimbang,” harapnya.
Bupati mengajak anggota DPRD untuk sama-sama dalam suatu kesempatan turun ke Desa Lantan dan Kecamatan Kopang untuk melihat dan mengakomodir masukan dari masyarakat.
“Hal ini sangat perlu mengingat baru saja direncanakan serta diniatkan, namun telah banyak pihak yang menjadwalkan jika nantinya usai gelaran di Riau, Kabupaten Lombok Tengah sudah bisa menjadi tuan rumah pelaksanaan Motocross” katanya.
Bupati juga mengingatkan, Musrenbang kali ini tidak cukup diwakili dan didiskusikan segelintir orang. Namun kehadiran wali amanah dan seluruh peserta sangat dibutuhkan agar hasil Musrenbang yang akan dieksekusi bermanfaat.
Bupati mengatakan, proses perencanaan pembangunan tahun 2023, merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026.
Hal demikian membutuhkan perencanaan yang matang sehingga dapat menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan ke depan, terlebih lagi di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, dibutuhkan perencanaan yang efektif dan efisien dalam setiap pelaksanaan kebijakan.
Maka musyawarah ini merupakan forum untuk mempertemukan dan mempersatukan visi semua dalam rangka mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.
“Forum ini bertujuan untuk memperoleh masukan yang substantif dan menyeluruh untuk penyempurnaan RKPD Kabupaten Lombok Tengah tahun 2023,” terang politisi Gerindra itu.
Ia menyebut, di dalam forum inilah dilakukan sinkronisasi agenda dan prioritas pembangunan antara pemerintah kabupaten dan masyarakat agar kedepan lebih baik.
Sementara itu Kepala Bidang Litbang Evapol Bappeda, Ajie Nasrulfiddin Pua Note mengatakan, dasar penyelenggaraan Musrenbang yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sitem Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selanjutnya, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
Ia juga menambahkan, untuk penyelenggaraan Musrenbang tingkat kecamatan, pihaknya telah melakukan penilaian meliputi indikator perencanaan, pelaksanaan serta partisipasi.
“Berdasarkan hasil masing-masing tim fasilitator, ada 3 kecamatan penyelenggara Musrenbangcam terbaik, yaitu tim A diraih Kecamatan Jonggat, tim B diraih Kecamatan Pringgarata, dan tim C diraih Kecamatan Praya Timur,“ tutur Ajie. (Dar)
