LOMBOKSATU.com – Ketua Komisi III DPRD Lombok Timur Lalu Hasan Rahman mengkritisi perekrutan tenaga non aparatur sipil negara ASN yang selama ini tidak terbuka.
Karena itu, ia meminta Pemkab Lombok Timur menerapkan rekrutmen terbuka. Sistem perekrutan yang tidak tebuka menyebabkan kelebihan SDM seperti yang terjadi di Dinas Kesehatan.
“Rekrutmen harus terbuka. Setiap kebutuhan harus disampaikan dalam RKA. Jangan karena BLUD, kemudian semau-maunya,” tegas Hasan Rahman, Jumat (14/01/2022).
Menurutnya, sudah ada ketentuan dalam perekrutan kebutuhan tenaga berdasarkan porsi pelayanan. Sehingga penumpukan tidak terjadi di satu BLUD, sementara BLUD lain kekurangan tenaga.
Ia berharap, pengurangan tenaga non ASN ini juga tetap mempertimbangkan masa pengabdian yang bersangkutan. “Kalau ada pengurangan, utamakan yang lama-lama mengabdi yang dipertahankan,” sarannya.
Kepala Dinas Kesehatan Lotim, DR. Pathurrahman mengakui, sebanyak 150 orang tenaga non ASN di Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Timur NTB tidak diperpanjang kontraknya.
Bahkan sebagian SK pemberhentiannya telah diterbitkan. Jumlah tersebut adalah akumulasi dari usulan para Kepala Puskesmas yang ada di Lotim.
Menurutnya, usulan tersebut tidak mengacu pada masa kerja tenaga non PNS. Namun, karena mereka memiliki kinerja buruk, seperti kerap melakukan pelanggaran disiplin meski telah berkali-kali dibina.
“Sudah sebagian besar kami keluarkan SK-nya, itu berdasarkan evaluasi kerja dari Puskesmas, baru diusulkan ke kami untuk diputus kontrak kerjanya,” terangnya.
Lain halnya dengan BLUD RSUD dr. Soedjono Selong Lotim kemungkinan akan menambah tenaga non ASN karena kekurangan tenaga.
Kabag Umum RSUD dr. Soedjono Selong Lalu Bagus Wikrama mengatakan, sebanyak 874 orang non PNS yang ada di instansinya masih dibutuhkan. Hal ini tak lepas dari pembangunan pusat ibu dan anak RSUD dr. Soedjono Selong.
Pada tahun 2021, RSUD Selong telah melakukan perekrutan saat pasien Covid-19 melonjak di Lombok Timur.
“Mereka ini kita tetapkan untuk tetap mengabdi. Karena tahun 2022 kami akan mengoperasionalkan gedung mother and child,” terang Bagus.
Saat ini RSUD telah menganggarkan Rp 8 miliar untuk pembayaran honor tenaga non ASN pada tahun 2022.
“Sambil kita melihat perkembangan kedepan. Sekiranya kita masih membutuhkan tenaga pelayanan, tentunya kami akan membuka rekrutmen,” tutupnya.
