GAPENSI Loteng Pastikan Tempuh Jalur Hukum

oleh -823 views
Wakil Ketua Gapensi Loteng M Irpan (foto dok.)
Wakil Ketua Gapensi Loteng M Irpan (foto dok.)

LOMBOKSATU.com – Gabungan Penyedia Jasa Konstruksi (GAPENSI) Lombok Tengah (Loteng) akhirnya memutuskan membawa persoalan pembangunan gedung Mapolres Loteng ke ranah hukum. Gapensi melakukan hal ini karena belum mendapatkan jawaban memuaskan dari Dinas PUPR maupun kontraktor.

Kepada wartawan, Selasa (27/10/2021), Humas GAPENSI Loteng M Irpan memastikan akan melaporkan dugaan pelanggaran dalam pembangunan Mapolres Loteng ke Polda NTB dalam beberapa hari kedepan.

Pihaknya akan melaporkan kontraktor, para pejabat Dinas PUPR Loteng, konsultan pengawas dan pihak terkait lainnya. Tembusan laporan ke Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi NTB dan para pihak terkait lainnya.

Irpan menegaskan, semua bukti akan diserahkan ke penyidik. Bukti itu di antaranya jenis material yang terpasang, rancangan anggaran biaya (RAB), dan sejumlah bukti lainnya.

“Bukti kami sudah kuat. Jadi sebaiknya kita ketemu di persidangan saja. Mari kita buktikan siapa yang salah dalam persoalan ini,” tegas Irpan.

GAPENSI melakukan upaya hukum ini, karena pihak Dinas PUPR Loteng maupun kontraktor dinilai tidak kooperatif dalam menyikapi berbagai keluhan.

Seharusnya kata Irpan, sejak persoalan ini mulai bergulir pihak Dinas PUPR maupun kontraktor bisa duduk bersama membedah persoalan secara menyeluruh berdasarkan argumen dan aturan yang benar.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pihak kontraktor terkesan enggan meladeni keluhan dari GAPENSI. Parahnya lagi, kata Irpan, bukannya memberikan penjelasan yang baik, Dinas PUPR justru seakan membela kontraktor.

Di media massa lanjut Irpan, Dinas PUPR, Sekda maupun kontraktor berdalih bahwa penurunan spesifikasi material pembangunan gedung Mapolres karena adanya beberapa pekerjaan yang tidak tertuang dalam RAB.

Penjelasan ini menurutnya, sangat tidak masuk akal. Pasalnya, seluruh tahapan pembangunan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sudah melalui perhitungan dengan matang.

Sebelum pelelangan, gambar RAB dan lainnya sudah melalui persetujuan PPK dan telah melalui prsentasi di hadapan para pihak terkait, termasuk para pejabat kepolisian. Itu artinya kata dia, dengan dana Rp 6,5 miliar, PPK maupun kontraktor sudah yakin mampu membangun Mapolres dengan kualitas baik.

Terlebih lagi dengan adanya persyaratan tambahan dari PPK, menunjukkan bahwa pemerintah daerah memang menginginkan pembangunan gedung dengan material terbaik.

Tapi fakta di lapangan justru sebaliknya. Bukannya menjaga kualitas bahan, PPK, konsultan dan lainnya terkesan membiarkan kontraktor memasang material yang kualitasnya lebih rendah dari RAB.

“Antara aturan dengan kenyataan di lapangan tidak sinkron. Ini artinya para pejabat di Dinas PUPR telah melanggar melanggar aturan yang telah mereka buat sendiri,” tegasnya.

Perlu diketahui lanjut Irpan, dalam persyaratan tambahan yang diajukan sebelum proses lelang, Dinas PUPR mengharuskan adanya pernyataan dukungan ketersediaan atap sirap kualitas terbaik dengan merek Rainbow ketebalan 0,40 mm.

Dalam hal ini, perusahaan yang mampu mendapatkan dukungan adalah perusahaan yang memenangkan lelang setelah memperoleh dukungan perusahaan dan bersedia mensuplai sirap dengan ketebalan 0,40 kepada pemenang lelang.

Namun dalam perjalanannya, pihak kontraktor membeli material atap di tempat lain. Itupun dengan merek Putra Roop dengan ketebalan 0,3 mm. Selain kualitasnya lebih rendah, harganya juga lebih murah.

Namun demikian, Dinas PUPR membiarkan material tersebut terpasang dengan berbagai pertimbangan teknis. Padalah kata Irpan, sejauh ini tidak ada satupun aturan yang memperbolehkan penurunan spesifikasi sebagaimana yang terjadi di Mapolres Lombok Tengah.

“Mungkin Dinas PUPR atau kontraktor punya aturan yang memperbolehkan perubahan dari tinggi ke rendah. Kalau ada tunjukkan, mungkin ada aturan yang belum saya baca,” kata Irpan.

Irpan menegaskan, dalam jasa konstruksi tidak ada istilah penurunan spesifikasi. Dalam aturan yang ada hanya setara. Artinya jika material di RAB tidak ada di pasaran atau sulit memperolehnya, maka kontraktor harus mencari material yang setara, baik harga maupun kualitas, bukan malah mencari kualitas rendah dengan harga murah.

Berbagai persoalan tersebut menurutnya, sudah sangat jelas. Tapi bukannya memberikan penjelasan yang baik, belakangan Dinas PUPR seakan ingin mengaburkan substansi persoalan.

Ia menyebutkan, Dinas PUPR maupun Sekda, belakangan ini hanya membahas masalah pemberian kesempatan penyelesaian. Sementara substansi masalah aturan perubahan spesifikasi tidak dibahas secara rinci.

“Yang kami inginkan adalah kajian teknis yang memperbolehkan perubahan spesifikasi dari kualitas tinggi ke rendah. Kalau soal penambahan waktu, anak kecil juga tahu karena itu sudah ada dalam Perpres,” terangnya.

Selain atap, kesalahan fatal dalam pembangunan gedung Polres, Irpan juga menduga terjadi pada struktur inti yakni tiang penyangga. Seharusnya kata Irpan, beton penyangga menggunakan readymix. Tapi dari hasil investigasinya, tiang penyangga gedung Korps Bhayangkara tersebut pengolahannya secara manual.

“Saya bisa buktikan kalau mereka tidak pakai readymix. Dokumentasi waktu pengerjaan struktur inti bangunan itu saya punya kok. Atau kalau tidak percaya mari turunkan ahli ke lokasi proyek, kita cek sama-sama,” tantangnya.

Dengan berbagai bukti yang ia miliki saat ini, pihaknya optimis laporan yang akan ia kirim nanti, prosesnya akan lebih mudah.

Namun demikian pihaknya tetap berharap pengerjaan gedung bisa kembali sebagaimana mestinya. Sebelum semuanya terlambat, pihaknya berharap kepada Dinas PUPR maupun kontraktor segera memperbaiki kesalahannya. Satu-satunya jalan keluar atas persoalan ini adalah mengakui kesalahan dan mengganti material sesuai ketentuan yang ada.

Terlepas dari hal tersebut lanjut Irpan, upaya hukum dan protes dari GAPENSI saat ini bukan untuk menjatuhkan kelompok atau individu manapun. Langkah ini tidak lain sebagai upaya GAPENSI untuk menyelamatkan uang Lombok Tengah.

Karena bagaimanapun juga kata Irpan, pembangunan gedung tersebut  menggunakan APBD Lombok Tengah, sehingga seluruh masyarakat memiliki kepentingan besar dalam persoalan ini.

“Selain selaku asosiasi, kapasitas kami dalam persoalan ini adalah sebagai masyarakat yang tidak ingin uang daerahnya digunakan seenak perut. Kalau sumber dananya dari APBD daerah lain kami tidak akan ikut campur,” tegasnya.

Langkah ini juga untuk kebaikan Korps Bhayangkara karena pihaknya tidak ingin gedung para prajurit Polri yang nantinya untuk kepentingan orang banyak melalui proses pembangunan asal-asalan.

Dengan niat niat tersebut pihaknya sangat optimis langkah hukum Gapensi akan mendapat dukungan penuh dari Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya jajaran Polri.

“Kami yakin langkah ini akan mendapat dukungan penuh oleh APH. Karena logikanya rekan-rekan polisi juga tidak akan sudi kantornya dibangun seenak perut,” pungkasnya.

Sementara itu PPK Mapolres Lombok Tengah Supriadin di kediamannya, Rabu (27/10/2021) enggan mengomentari perihal laporan tersebut. Pihaknya menegaskan fokus pada penyelesaian pekerjaan. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.