PPK Minta Kontraktor Proyek Gedung Mapolres Manfaatkan Waktu

oleh -566 views
Gedung Mapolres Loteng yang masih dalam tahap pembangunan
Gedung Mapolres Loteng yang masih dalam tahap pembangunan

LOMBOKSATU.com – Pengerjaan proyek pembangunan gedung Mapolres Lombok Tengah senilai Rp 6,5 miliar terus dikebut. Dinas PUPR berharap kontraktor memanfaatkan waktu yang ada.

Kepada wartawan via handphone, Senin (25/10/2021), Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Supriadin meyakini proyek tersebut rampung dalam waktu dekat.

Menurut Supriadin, sesuai hasil evaluasi beberapa hari lalu, pihak kontraktor telah diminta untuk menambah jumlah pekerja agar gedung rampung sebelum masa perpanjangan selesai.

Ia menjelaskan, pemberian kesempatan tersebut sudah sesuai aturan dan regulasi yang ada. Namun sanksi denda kepada pihak kontraktor tetap berlaku.

Terlepas dari persoalan yang terjadi selama ini pihaknya menekankan, bangunan tersebut harus selesai dan dimanfaatkan dengan baik.

Adapun pemutusan kontrak, menurutnya tidak semudah yang dibayangkan melainkan ada mekanisme yang harus terpenuhi.

Namun untuk pembangunan Mapolres, pihak kontraktor masih sanggup membereskan pekerjaannya, sehingga pemutusan kontrak menurutnya, bukan keputusan tepat.

Untuk itu pihaknya berharap kepada kontraktor agar memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan sebaik mungkin, sehingga tidak menimbulkan persoalan yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Sementara itu Sekda Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya mengungkapkan, dari hasil evaluasi, pengerjaan gedung Mapolres Lombok Tengah sekitar 70 persen.

Setelah mempertimbangkan kesanggupan kontraktor, maka pemerintah daerah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari kerja serta denda keterlambatan satu permil/hari.

Sedangkan mengenai dugaan perubahan spesifikasi, pihaknya tetap meyakini bahwa hal tersebut sudah sesuai ketentuan. Perubahan spesifikasi material atap merupakan perubahan yang sudah melalui kajian terlebih dahulu.

Gapensi Lombok Tengah selaku pihak yang mempersoalkan perubahan yang diduga dilakukan PT Linggarjati Perkasa mengaku akan mempelajari terlebih dahulu hasil evaluasi yang dilakukan Dinas PUPR.

Hasil kajian tersebut akan dikomparasikan dengan fakta dan data di lapangan sebelum melaporkan persoalan ini ke Polda NTB sebagaimana yang dijanjikan sebelumnya.

“Berkasanya sedang kami susun. Setelah jadi dalam dua atau tiga hari kedepan langsung kami serahkan ke Polda NTB sebagai dasar laporan,” pungkas Humas Gapensi M Irpan. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.