Gapensi akan Hearing Soal Proyek Mapolres, Bambang: Siap Tanggung Jawab

oleh -274 views
M.Irpan (kiri) bersama para petinggi Gapensi Lombok Tengah bahasa proyek mapolres
M.Irpan (kiri) bersama para petinggi Gapensi Lombok Tengah

LOMBOKSATU.com – Polemik proyek gedung Mapolres Lombok Tengah terus bergulir. Gabungan Penyedia Jasa Konstruksi (Gapensi) akan menggelar hearing ke Bagian Administrasi Pembangunan Dinas PUPR Kabupaten Lombok Tengah, Kamis (21/10/2021).

Humas Gapensi Loteng M Irpan kepada wartawan, Selasa (19/10/2021) mengatakan, dalam hearing, pihaknya akan meminta pertanggungjawaban pemerintah daerah dan kontraktor terkait pengerjaan gedung Mapolres, khususnya mengenai penurunan spesifikasi material yang digunakan saat ini.

Kalaupun ada aturan yang membolehkan hal tersebut, dalam hearing nanti, para pihak terkait diharapkan bisa memberikan penjelasan secara detail dan akan membandingkan data dan aturan yang dipahami oleh pihak Gapensi. “Mari kita buka aturan biar semuanya jelas,” kata Irpan.

Untuk pihaknya mengaku sangat berharap para pihak mulai dari pejabat pembuat komitmen (PPK), PT Linggarjati Perkasa, dan para pihak terkait lainnya bisa hadir dalam hearing tersebut.

“Selama ini saudara Bambang Anto selaku bos PT Linggarjati Perkasa hanya berdebat melalui handphone. Kalau memang merasa benar mari kita adu argumen. Saya ingin tahu apalah kami di Gapensi yang bodoh atau pihak kontraktor yang merasa terlalu pintar,” tegasnya.

Setelah hearing, kata Irpan, akan dilanjutkam dengan melaporkan persoalan ini ke Polda NTB. Tujuannya agar para petinggi Polri bisa mengetahui seperti apa kantor Polres dikerjakan oleh pihak kontraktor.

Lebih lanjut ia menjelaskan, upaya hukum yang dilakukan Gapensi saat ini bukan untuk menjatuhkan siapapun. Langkah ini kata dia, murni karena didorong rasa prihatin terhadap penggunaan uang daerah.

Karena bagaimanapun juga, proyek tersebut dibiayai oleh APBD Lombok Tengah sehingga masyarakat Lombok Tengah memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mempersoalkan, jika ada hal di luar ketentuan yang berlaku.

“Kalau gedung ini dibangun dengan APBD lain, kami tidak akan protes. Tapi ini uang kami masyarakat Lombok Tengah, jadi wajar kalau kami persoalkan,” jelasnya.

Langkah ini juga merupakan upaya memastikan kenyamanan korps Bhayangkara. Pihaknya ingin gedung dikerjakan dengan kualitas terbaik dan dapat difungsikan dengan aman dan nyaman.

“Kami tidak mau rekan-rekan polisi dalam bahaya lantaran menempati gedung yang dibangun asal asalan,” jelasnya.

Untuk itu pihaknya optimis langkah yang diambil Gapensi saat ini akan mendapat dukungan dari kepolisian dan para pihak terkait lainnya.

Menganggapi hal tersebut, bos PT Linggarjati Perkasa Bambang Anto mengaku siap mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya.

Pihaknya meyakini, segala sesuatu terkait teknis pembangunan gedung Mapolres sudah sesuai aturan.

Hanya saja saat ini pihaknya masih dirawat di rumah sakit dan belum bisa menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi pada proyek gedung Mapolres Lombok Tengah.

Pihaknya juga tidak khawatir jika persoalan tersebut dilaporkan ke Polda NTB. “Gak masalah melapor ke Polda atau kejaksaan, karena saya merasa tidak salah,” kata Bambang via handphone, Selasa (19/10/2021).

Namun lanjut Bambang, sikap ngotot Gapensi dalam persoalan ini sangat janggal. Pasalnya tidak hanya gedung Mapolres, persoalan yang sama juga mulai merembet ke beberapa proyek yang lain.

Dengan demikian, pihaknya menilai persoalan gedung Mapolres tidak murni berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, melainkan kepentingan oknum-oknum tertentu.

“Yang saya heran kok seperti cari kesalahan orang. Apalagi kita sesama kontraktor,” keluhnya.

Kendati demikian pihaknya mengaku akan tetap bersabar dan berusaha menyelesaikan persoalan ini dengan sebaik-baiknya. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.