Presiden akan Tinjau Sirkuit, MSQ Minta Gubernur Selesaikan Lahan

oleh -94 views
M. Syamsul Qomar minta gubernur selesaikan lahan Sirkuit Mandalika
M. Syamsul Qomar minta gubernur selesaikan lahan Sirkuit Mandalika

LOMBOKSATU.com – Rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo meninjau progress persiapan Sirkuit Moto GP Mandalika Kamis pekan depan mendapat perhatian khusus dari Pemuda Pancasila Lombok Tengah.

Ketua Pemuda Pancasila Lombok Tengah M Syamsul Qomar mengatakan, kunjungan orang nomor satu di Indonesia tersebut akan sedikit terganggu. Pasalnya kata Qomar, sebanyak 40 kepala keluarga (KK) di tengah lintasan sirkuit sampai saat ini belum menerima pembayaran.

Hal ini menurutnya akan menjadi pertanyaan besar dan penilaian tersendiri bagi presiden saat berkunjung nantinya. Menurut Qomar, sebanyak 40 KK tersebut mengklaim belum menerima pembayaran oleh pihak ITDC sampai. Padahal status lahan-lahan tersebut enclave yang seharusnya dibayar sebelum adanya pembangunan sirkuit.

Padahal kata dia, gelaran Word Superbike Kompetition (WSBK) sudah di depan mata. Mantan anggota dewan dua periode yang akrab disapa MSQ tersebut pun mengingatkan kembali janji Gubernur NTB yang akan mengambil alih pembayaran sisa lahan ini dengan dana pinjaman di bank NTB.

Lebih lanjut ia menjelaskan, meski belum jelas berapa jumlah biaya untuk warga yang masih bertahan tersebut, pihaknya mengaku tidak mau masuk persoalan tersebut.

Namun yang jelas kata Qomar, saat menggelar pertemuan dengan warga beberapa waktu lalu, Pemprov NTB telah meminta waktu 10 hari untuk menyelesaikan pembayaran dengan bantuan hutang Bank Syariah NTB.

“Bahkan pak Gubernur kayaknya hanya butuh waktu 10 hari. Tapi kenapa sampai sekarang belum juga ada kejelasan padahal waktunya sudah lebih dari 10 hari,” kata MSQ pada wartwan, Senin (11/10/2021).

Di satu sisi kata Qomar, orang nomor satu di negeri ini akan segera berkunjung ke KEK Mandalika.
Dalam hal ini, mantan wartawan senior tersebut mengaku ragu pihak Bank Syariah NTB berani meminjamkan pemrpov dana untuk ganti rugi lahan tersebut.

Karena bagaimanapun juga, sebelum menggelontorkan dana, pihak perbankan tentu harus mendapat kejelasan berupa payung hukum dan berbagai persyaratan lainnya.

Pihaknya menyarankan Gubernur segera mencari alternatif lain, bisa dengan meminta bantuan pusat atau memaksa ITDC melakukan pinjaman ke pihak lain.

“Tidak bisa pemprov yang meminjam untuk kepentingan ITDC, kan mereka BUMN harusnya pusat yang lakukan itu. Kalau BUMD bisa saja melalui Pemrpov atau kita ganti saja ITDC sama Perusahan daerah, biar kita bisa pinjamkan,” selorohnya.

Kedatangan presiden kali ini menurut MSQ menjadi penentu perhelatan WSBK atau Moto GP bisa berlangsung. Jika masih ada persoalan lahan, pihaknya yakin Jokowi tidak akan mengizinkan perhelatan tersebut. Apalagi di beberapa awasan ekonomi Khusus yang lain tidak ada satupun menyisakan persoalan lahan seperti di KEK Mandalika. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.