Tiga SMP Negeri di Loteng Terancam Dimerger

oleh -128 views
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan H. Jumadi tegaskan SMPN 5 Jonggat merger
Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan H. Jumadi

LOMBOKSATU.com – Tiga Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Lombok Tengah (Loteng) terancam dimerger (digabung). Sekolah tersebut yakni SMPN 7 Praya, 6 Jonggat, dan 5 Praya Timur.

Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan H. Jumadi menjelaskan, salah satu pertimbangan marger adalah kurangnya peserta didik. Di SMPN 5 Jonggat misalnya, hanya 21 siswa. Begitu juga dengan dua sekolah lainnya, masih sangat minim.

Oleh karena itu, ketiga sekolah tersebut nanti akan digabung ke sekolah terdekat. “Kita masih lihat perkembanya. Kalau terus seperti ini terpaksa kita marger,” kata Jumadi di kantornya, Rabu (09/06/2021).

Ia menjelaskan, kekurangan peserta didik disebabkan banyak faktor, mulai dari banyaknya lembaga pendidikan setingkat lain di sekitarnya sampai dengan turunnya mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan.

Jarak lembaga pendidikan satu dengan yang lain terkadang tidak terlalu jauh. Akibatnya, sumber murid yang terbatas tidak jarang jadi rebutan.

Ditengah ketatnya persaingan tersebut, lanjut Jumadi, banyak sekolah yang justru tidak bisa mempertahankan mutu pendidikannya sehingga menurunkan minat siswa. Dalam hal ini dibutuhkan kepala sekolah yang memiliki inovasi mengembangkan pendidikan. “Sekolah membutuhkan inovasi,” jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, jumlah SMP di Lombok Tengah misalnya, sudah mencapai 196. Dari jumlah tersebut, 91 negeri dan sisanya masih swasta.

Jumlah tersebut menurutnya cukup banyak. Namun di saat yang bersamaan, usulan pendirian lembaga pendidikan justru masih tinggi. Setiap tahun masih menerima usulan pendirian lembaga pendidikan.

Hanya saja pemberian izin tidak mudah. Pemohon terlebih dahulu harus melengkapi berbagai persyaratan. Mulai dari kesiapan gedung dan tenaga pengajar. Selain itu sumber murid juga akan jadi bahan pertimbangan.

“Tim kami akan turun melihat kelayakan sekolah. Kalau tidak memenuhi syarat, izin tidak bisa kita keluarkan,” jelasnya.

Namun tidak sampai disitu. Setelah mengantongi izin, perkembangan sekolah akan dievaluasi selama tiga tahun berturut turut.

Sesuai ketentuan pemerintah, jika peserta didik kurang dari 60 maka akan dilakukan merger. Hanya saja peraturan ini belum bisa diterapkan secara merata di semua daerah.

“Kalau kita merujuk pada aturan banyak yang akan dimerger. Tapi kami di daerah tidak tahu pasti kenapa belum bisa diterapkan sepenuhnya di daerah,” kata Jumadi.

Untuk itu pihaknya mengajak para orang tua murid mendukung kemajuan lembaga pendidikan, salah satunya dengan menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah terdekat atau di lingkungan sekitar. “Kalau bukan kita yang peduli lalu siapa lagi,” pungkasnya. (Dar)

No More Posts Available.

No more pages to load.